ALAM BAWAH SADAR MASYARAKAT IRASIONAL DAN PATERNALISTIK*

* Dimodifikasi dan disarikan dari tulisan Agus Sunyoto dalam Pitutur No. 1 / Juli 2001, hal. 33-45 dengan judul “Alam Bawah Sadar Masyarakat Irasional dan Paternalistik; ‘(Neo-) Masyumi dan PSI Tidak Mungkin Berkuasa.

  1. Individualisme dan kolektivisme di Indonesia

Kalau kita mengamati secara cermat keberadaan komunitas di Indonesia terutama dalam kaitan nilai-nilai yang bertolak dari paradigma, dogma/doktrin, dan mitos, maka kita akan menemukan bahwa system sosial yang membentuk masyarakat Indonesia adalah dari seorang individu menjadi sosok sosial. Kita pun kemudian menemukan bahwa system nilai tersebut membentuk manusia menjadi sebuah masyarakat yang kolektif bukan individu. Misalnya, ketika seorang anak jawa lahir pada hari sabtu pahing maka sudah ditanamkan sebuah doktrin bahwa orang yang lahir pada hari sabtu pahing itu wataknya keras. Jadi, sejak kecil dalam diri anak tersebut sudah ditanamkan bahwa wataknya itu keras. Padahal sebetulnya hal tersebut belum tentu terjadi. Sebab jikalau saja anak yang baru lahir pada hari sabtu pahing tersebut segers dibawa keluar negeri yang tidak mengenal system nilai semacam itu, maka kemungkinan dia tidak akan berwatak keras.

Konsep semacam ini mengindikasikan bahwa sifat seseorang tersebut senantiasa tergantung pada hari saat ia lahir. Hal semacam ini dalam masyarakat jawa bisa disebut sebagai konsep nagadina. Peletak dasar dari nilai-nilai ini, terutama mengenai hari baik dan hari buruk di dalamnya yang berkenaan dengan konsep startegi peperangan adalah tokoh bernama Sanjaya pada masa kerajaan mataram I. Dialah yang pertama kali meletakkan dasar system peperangan dengan konsep nagadina, yang mendoktrin sekian banyak orang tentang konsep hari baik dan hari buruk tersebut beserta konsep startegi dan tatik peperangan yang baik dan sesuai dengan hari dan tanggal tersebut, yang kemudian orang-orang tersebut disebar ke sejumlah wilayah untuk menyebarkan doktrin yang telah diterima tersebut. situasi semacam ini, ketika hampir semua orang telah menerima doktrin tersebut sebgai sebuah system nilai dalam masyarakat, kemudian menjadikan masyarakat nusantara itu terbentuk menjadi masyarakat yang kolektif bukan individu, atau dengan kata lain dasar dari nilai cultural bangsa nusantara adalah kolektivisme.

Ciri semacam ini dapat dilihat dalam beberapa kasus dalam masyarakat kita, khususnya di wilayah pedesaan yang umumnya tidak menginginkan ada warga yang merupakan bagian dari masyarakat dalam desa tersebut menonjilkan dirinya dan bersifat ekslusif. Misalnya ada seseorang di desa tersebut yang hidup lebih kaya dibanding kelompok atau keluarga yang lain. Sebetulnya, secara sosiologis orang yang kaya itu wajar saja. Apalagi jika kekayaannya tersebut didapat dengan cara yang halal dan wajar. Namun, masyarakat kita tidak dapat menerima konsep tersebut, karena didesa tersebut ada sebuah anggapan bahwa jika ada orang yang sangat kaya untuk ukuran desa tersebut, maka akan muncul bisik-bisik dari tetangga dan masyarakat sekitar, bahwa ia memelihara tuyul, yang akhirnya menyebabkan ia dibenci oleh seluruh warga dalam desa tersebut.

Hal tersebut dikarenakan adanya alasan untuk membenci , bukan karena alasan ia sangat kaya dalam ukuran kampung tersebut, namun karena ia memelihara setan. Hal ini pun sudah menjadi kejadian umum dalam masyarakat kita yang tinggal di pedesaan. Oleh karena itulah, di desa itu selalu ada semacam arisan, pengajian atau tahlilan bersama untuk menjaga kolektifitas mereka sebagai sebuah masyarakat. Mereka pun dengan demikian seolah-olah tidak bisa menikmati bahwa kehidupan itu individual. Mengapa? Karena nilai yang ditanamkan dalam diri dan alam bawah sadar mereka sejak kecil adalah kolektivisme.

  1. Budaya Pedalaman dan Budaya Pesisir

System budaya di masyarakat kita terbagi atas dua kelompok, yaitu masyarakat yang tinggal di pedalaman dan masyarakat yang tinggal di pesisir/pantai. Contoh kasusnya dpaat dilihat misalnya di Aceh. Disana ada dua buah gunung, yaitu gunung seulawah. Pertama, Seulawah Agam (laki-laki) mewakili masyarakat pedalaman. Cirri masyarakat ini adalah paternalistic atau kebapakan. Simbolnya adalh gunung yang bertingkat-tingkat, seperti strata yang terdapat dalam masyarakatnya. Kedua, Seulawah Inong (perempuan) yang mewakili masyarakat pantai yang mempunyai ciri matriarkhi asas keibuan dan egaliter. Mungkin karena pantai itu letaknya datar, sehingga secara alamiah ada pengaruhnya dalam perilaku dan system sosial. Karena hal inilah juga mungkin, di daerah-daerah pesisir Aceh ada tokoh-tokoh seperti Laksamana Keumalahayati dan Cut Nya Dien, yang keduanya adalah perempuan, sednagkan di pedalaman tidak terdapat tokoh perempuan, sebab yang harus menjadi tokoh adalah seorang laki-laki.

Hal yang sama juga terjadi di Jawa. Komunitas yang tinggal di pantai itu kemudian membentuk sebuah komunitas masyarakat yang dinamakan Jenggala, sementara yang tinggal di pedalaman juga membentuk sebuah komunitas masyarakat yang dinamakan Panjalu. Panjalu  berasal dari kata “jalu” yang berarti laki-laki, sehingga kemudian dapat dikatakan paternalistic lawan matriarkhi. Symbol-simbolnya pun memiliki perbedaan, kalau di pantai ada symbol-simbol naga, kura-kura, ikan, dst., sedangkan kalau di pedalaman terdapat symbol-simbol singa, gajah, harimau,dst.

Di daerah Jawa Barat juga ada tempat bernama Panjalu di pedalaman. Begitupun juga di Sumatera Barat, juga ada orang pedalaman, yaitu Bukit Tinggi, sedang ada juga orang pantai yaitu Pariaman. Sama halnya di Sulawesi Selatan, ada orang Makassar yang mewakili pantai dan orang Bugis yang mewakili orang pedalaman. Semua ini merupakan dua hal yang hampir sama, yakni dua kelompok masyarakat yang dapat dipilah ke dalam dua ketegori besar tadi, yakni masyarakat yang terdapat di pedalaman yang berkarakter paternalistic atau patriarkhi, dan masyarakat yang terdapat di pesisir yang berkarakter matriarkhi dan egaliter.

  1. Konsep Kekuasaan Asli Nusantara

Konsep kekuasaan yang dikembangkan di berbagai tempat di Nusantara dulunya lebih bersifat Konfederasi, dimana terdapat penguasa-penguasa daerah. Penguasa daerah ini, kalau di Jawa zaman dulu ada yanf dinamakan raka, misalnya Raka-I Mataram (arti sebenarnya raka itu adalah kakak, jadi Mataram ini sebagai nama atau keerangan tempat). Jadi, Raka-I Mataram berarti penguasa di daerah Mataram. Kemudian ada yang namanya Raka-I Garung berarti penguasa di daerah garung dekat Wonosobo. Raka-i Panunggalan, penguasa di Panunggalan dekat Purwodadi, atau Raka-I Pikatan di daerah Blitar. Salah satu dari kekuatan Raka ini kemudian mampu menggalang semua kekuatan raka tersebut yang kemudian mengangkatdia menjadi seorang pemimpin. Itulah yang dinamakan Ratu. Jadi, ratu merupakan pemimpin para raka.

Kalau di daerah Sulawesi, terjadi semacam metatesis, kata-kata raka menjadi kara. Raka-I menjadi kara-eng (huruf ‘i’ berubah menjadi ‘eng’ karena dalam bahasa Bugis-Makassar sangat sulit menyebut huruf ‘i’ atau huruf vocal lainnya ketika posisinya berada di akhir sebuah kata). Kara-eng Galesong artinya penguasa di daerah Galesong. Kara-eng Bungkul Parangi, kara-eng Suko atau penguasa di daerah Suko. Kemudian para karaeng ini juga membentuk sebuah konfederasi dan berhasil disatukan oleh seorang Ratu. Begitu pula di Kalimantan, ada ketua-ketua suku yang juga disatukan oleh penguasa para ketua suku, yang kemudian juga membentuk sebuah konfederasi yang berdasarkan atas kekuasaan yang setara. Di Maluku juga sama, ada-raja-raja yang berarti penguasa di suatu daerah.

Jadi, pola pikir kekuasaan asli Nusantara di zaman dahulu itu merupakan gabungan dari beberapa wilayah yang kemudian membentuk sebuah Negara atau wilayah konfederasi, dimana setiap penguasa daerah tetap punya hak atas daerah/wilayahnya dan para penguasa daerah tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang menjadi pemimpin sekaligus penengah diantara para penguasa daerah yang berada di bawah naungannya. Hal-hal semacam ini juga masih perlu dilakukan banyak penelitian tentangnya, agar tidak terjadi semacam sebuah bentuk generalisasi dalam kesimpulan akhir tentang hal tersebut.

KONSUMSI WACANA DALAM SIMULASI WACANA MEDIA

Oleh: Muh. Abdi Goncing*

 

Perkembangan teknologi pada abad ke-21 telah mencapai suatu masa ketika realitas semu yang diwujudkan melalui pencitraan digital menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Hiper-realitas visual, merupakan ungkapan ketika realitas media telah dilampaui dengan manipulasi dari pencitraan visual, sehingga seolah manusia melangkah dari dunia nyata menuju dunia fantasi, dunia maya yang tampak nyata. Citraan-citraan ini membentuk realitas baru dunia dan berubah menjadi sebuah model kehidupan nyata. Kecenderungan realitas citraan semacam ini tampaknya akan terus berlanjut pada abad ke-21, namun tentunya dengan dimensi yang berbeda (Martadi, 2003: 80-81).

Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh media kini, semakin melambungkan fantasi manusia. Saat ini, bahkan banyak manusia mempunyai pola pikir yang melampaui realitas, serta menciptakan alam pikirannya sendiri yang absurd, janggal, tidak masuk akal. Seluruh hasil pola pikir tersebut kemudian dituangkan kembali dalam bentuk wacana dalam media, agar dapat juga dikonsumsi oleh orang banyak.

Media sendiri diketahui memiliki peran yang sangat dominan dalam pembentukan opini publik. Hal ini dikarenakan media merupakan salah satu sarana yang paling tepat untuk digunakan sebagai alat pembentuk opini masyarakat di tengah derasnya arus perkembangan teknologi. Media pun kemudian menjadi satu-satunya sarana yang sangat dipercayai oleh publik sebagai penyampai berita atau setidaknya yang paling representatif dalam menyampaikan keadaan yang terjadi di sekitar kehidupan masyarakat.

Hal ini di satu sisi jelas menimbulkan sebuah dilema yang besar dalam kehidupan sosial masyarakat, karena masyarakat sangat percaya terhadap apa yang disampaikan oleh media. Sebaliknya, di sisi yang lain menimbulkan sebuah dilema terhadap objektifitas media, karena kebanyakan media dimiliki oleh kalangan pengusaha yang sekaligus sebagai politisi (majalah Balairung edisi 47/XXVII/Desember 2012 hal. 6 dan 37). Media pun pada akhirnya mau tidak mau mesti menciptakan sebuah bentuk simulasi atau pencitraan demi kelangsungan kepentingan pemiliknya tersebut.

Salah satu contoh nyata yang dapat disaksikan dari bentuk simulasi atau pencitraan tersebut adalah dengan hadirnya berbagai berbagai model pencitraan politik yang dapat disaksikan dalam berbagai media. Pencitraan politik tersebut seolah menggambarkan bahwa kandidat yang mencitrakan diri tersebut adalah orang yang paling tepat dan yang paling pantas menjadi seorang pemimpin bagi negeri ini, yang tentunya hal tersebut berasal dari sebuah asumsi atau lebih tepatnya sebagai sebuah bentuk pembangunan imajinasi oleh kalangan tim sukses sang kandidat. Hal ini sejatinya telah mengarahkan para konstituen untuk berpikir dan kemudian percaya bahwa hal tersebut adalah sebuah kebenaran yang terjadi di realitas.

Realitas semacam ini pun sejatinya telah melampaui realitas, karena realitas hanya berupa saripati dari realitas yang sebenarnya (the second reality). Representasi pun seolah dianggap sebagai sebuah kebenaran sejati yang menggambarkan realitas yang terjadi pada saat itu. Padahal representasi atas realitas tersebut, menurut Baudrillard (1983a: 3), hanyalah representasi image (representational imaginary).

Hal ini sejatinya telah memberikan sebuah pengertian bahwa dunia hiperrealias merupakan sebuah dunia yang dipenuhi oleh reproduksi objek-objek yang terus berganti-ganti ke dalam sebuah bentuk simulacrum, yakni objek-objek yang murni hanya sebuah penampakan, yang terlepas dari realitas sosialnya, atau bahkan sama sekali tidak mempunyai realitas sosial sebagai acuannya. Pada dunia semacam ini, manusia yang dijadikan sebagai subjek telah menjadi konsumer objek yang terus digiring ke dalam ruang yang hiperriil, yang memberikan sebuah pengalaman dalam menikmati penampakan yang terdapat dalam ruang tersebut, yang kemudian berbaur dan melebur ke dalam sebuah realitas yang dipenuhi dengan fantasi, fiksi, halusinasi dan nostalgia, sehingga perbedaan antara satu sama lainnya sulit ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa hiperrealitas lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat nostalgia maupun fiksi ilmiah (science fiction) dalam alam bawah sadar manusia (Martadi, 2003: 83).

Situasi ini di sisi lain menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah membawa manusia dihadapkan pada sebuah realitas dari perkembangan teknologi yang mengarah pada dampak negatif. Hal tersebut dapat dilihat pada saat teknologi sedang memuaskan hasrat manusia, memberikan pesona ekstasi, dan ekonomi libido, maka nilai-nilai moral seolah runtuh satu per satu, yang pada akhirnya membuat manusia larut dalam arus gaya hidup konsumerisme, dan pada saat yang sama semakin menjauhkan manusia dari realitas yang sesungguhnya (Martadi, 2003: 91). Hal semacam inilah yang kemudian menjadikan simulasi atau pencitraan yang terdapat dalam teknologi media melahirkan sebuah ekstasi wacana yang mengarahkan setiap audience semakin tidak sadar bahwa dirinya telah tercerabut dari akar realitasnya.

Ekstasi sendiri dapat dipahami sebagai suatu keadaan ketika mental dan spiritual yang mencapai pada titik puncaknya, ketika jiwa secara tiba-tiba naik ke tingkat pengalaman yang jauh lebih dalam dibandingkan kesadaran sehari-hari, sehingga pada saat ekstasi tersebut muncul, maka kemudian terjadi semacam tercapainya puncak kemampuan diri dan kebahagiaan yang luar biasa serta ketidaksadaran, yang kemudian diiringi dengan pencerahan (Rheinggold, 1994: 3). Menurut Baudrillard (dalam Poster (ed.), 1988: 187), yang melihat dan mendefenisikan istilah ekstasi ini dalam kehidupan masyarakat modern, menyatakan bahwa simulasi adalah ekstasi dari kenyataan, dan ekstasi merupakan kondisi ketika mental dan spiritual di dalam diri setiap orang yang berpusar secara spiral, yang ketika sampai pada suatu titik, orang tersebut kemudian kehilangan setiap makna, dan memancar sebagai sebuah pribadi yang hampa, yang pada akhirnya menenggelamkannya ke dalam pusaran siklus hawa nafsunya, dan mengarahkannya pada sebuah titik ekstrem yang hampa akan makna dan nilai-nilai moral.

Pada situasi seperti ini, simulasi sejatinya telah mengarahkan manusia ke dalam ekstasi komunikasi, di mana manusia tidak lagi memiliki peran dalam keterasingan dirinya dari realitasnya. Baudrillard menyebut situasi semacam ini sebagai sebuah bentuk ‘kecabulan’ (bitch) dalam media komunikasi, yang telah menghapuskan pandangan, citra dan setiap bentuk representasi yang ada (Baudrillard, 2006: 12). Akhirnya, obyek yang akan dituju oleh manusia dalam menikmati media menjadi hilang, karena sistem objek yang terdapat dalam media komunikasi sudah tidak ada lagi, dan objek pun hanya dapat dimaknai berdasarkan tanda yang terkandung dalam bentuk fantasi dan logika bawah sadar serta logika diferensialnya yang prestisius bagi masyarakat modern (Baudrillard, 2006: 1).

Hal ini menunjukkan bahwa melalui ekstasi komunikasi yang dilakukan media, audience hanya dianggap sebagai seorang konsumen atau pengguna jasa yang senantiasa disuguhi dengan berbagai komoditas yang belum tentu menjadi kebutuhan dari para audience. Namun melalui berbagai wacana yang dimainkan oleh media komunikasi, komoditas tersebut pun menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh para audience, atau dengan kata lain bahwa audience hanya menerima komoditas tersebut sebagai sesuatu yang taken for granted, yang bagi pihak media tidak perlu lagi dipertanyakan apalagi dikonsultasikan dengan para audience. Audience pun dalam hal ini menurut Burton (2012: 179) lebih dilihat sebagai korban dari media, karena komoditas dan ideologi yang ditawarkan oleh wacana media terhadap audience hanyalah berupa fetish yang dioperasionalkan untuk tujuan media itu sendiri.

Pola simulasi yang dilakukan oleh media semacam ini merupakan sebuah konstruksi realitas dalam kehidupan manusia yang dilakukan oleh industri media, guna menjadikan realitas manusia hanya dipenuhi dengan berbagai komoditas yang dapat dikonsumsi melalui wecana yang lahir dari industri media. Hal ini dikarenakan audience didefenisikan dan diklasifikasikan dengan sejumlah cara oleh pihak media, seperti dengan bentuk gagasan-gagasan yang umum dalam gender, umur, pekerjaan serta ruang lingkup yang ditempati oleh para audience, dan juga terutama untuk melegitimasi atau membenarkan penagihan terhadap para pengiklan yang menggunakan ruang dan waktu dalam media tersebut (Burton, 2012: 180). Selain dengan cara seperti ini, menurut Burton (2012: 180-181) media juga menggunakan cara-cara lain dalam mengonstruksikan audience, antara lain melalui cara:

  1. Pembagian status sosio-ekonomi para audience;
  2. Rating dari media tersebut;
  3. Penetapan jadwal atau rubrik;
  4. Proses dibalik layar atau pembuatan acara/berita (editing programming process);
  5. Sirkulasi jumlah pembaca, pendengar atau penonton;
  6. Klasifikasi gaya hidup
  7. Profil psikografis.

Poin terakhir dari cara ini menurut Burton, lebih ditekankan kepada pemahaman dan pembangunan karakter serta identitas yang dilakukan oleh media, sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel variabel-variabel berikut yang dikutip dari Selby dan Cowdery (dalam Burton, 2012: 182):

Variabel-variabel psikografis: tipe yang lebih muda
Kaum trendi Orang-orang yang keranjingan pada kekaguman rekan-rekan mereka
Kaum egois Orang-orang yang mencari kepuasan
Kaum puritan Orang-orang yang ingin merasa berbudi luhur
Kaum innovator Orang-orang yang ingin membuat tanda karya/prestasi mereka
Kaum pemberontak Orang-orang yang ingin menciptakan ulang dunia dalam citra mereka
Kaum penggemar (groupies) Orang-orang yang hanya ingin diterima
Kaum pengelana (drifters) Orang-orang yang tidak yakin tentang apa yang mereka inginkan
Kaum yang drop-uot Orang-orang yang menghindari komitmen apa pun
Kaum tradisionalis Orang-orang yang ingin keadaan tetap seperti yang ada
Kaum utopian Orang-orang yang ingin dunia menjadi tempat yang lebih baik
Kaum sinis Orang-orang yang ingin memiliki sesuatu untuk dikeluhkan
Kaum koboi Orang-orang yang ingin uang yang mudah diperoleh

Tabel ini jelas menunjukkan bahwa pendefenisian dan pengklasifikasian yang dilakukan oleh media telah mengonstruksikan audience menjadi konsumen sejati dari wacana yang ditawarkan oleh industri media, atau dengan kata lain industri media telah merekayasa realitas kebutuhan audience dengan berbagai jenis kebutuhan yang belum tentu mereka butuhkan atau seolah dipaksakan untuk menjadi sebuah kebutuhan para audience. Implikasi dari konstruksi atau rekayasa yang dilakukan oleh industri media ini terhadap audience melalui wacananya, adalah lahirnya semacam ideologi konsumsi pada diri setiap audience yang menstimulasi setiap kebutuhan yang ditawarkan oleh media sebagai sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga audience pun dapat memenuhi kategori dirinya, sebagaimana yang telah digambarkan sebelumnya dalam tabel tersebut. Pada posisi ini, wacana yang ditawarkan oleh media telah menciptakan sebuah bentuk simulasi dalam model berkonsumsi “yang baik” bagi para audience, yang pada akhirnya mengarahkan audience menjadi tercerabut dari hal-hal yang seharusnya dibutuhkan dalam kehidupan realitas.

Menurut Baudrillard, hal semacam ini dikarenakan oleh prinsip realitas yang persis bertepatan dengan fase penentuan dari hukum nilai suatu komoditas, sehingga saat ini seluruh sistem dalam realitas dapat berubah ke dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Seluruh bentuk realitas pun kemudian diserap oleh kode hiperrealitas dan simulasi. Hiperrealitas pun saat ini telah menjadi prinsip simulasi yang mengatur kehidupan sosial, dan yang ada hanyalah sebuah model dan simulakra karena segala bentuk realitas telah menghilang (Baudrillard dalam Poster (ed.), 1988: 120).

Akhirnya segala sesuatu yang ditawarkan oleh media untuk dikonsumsi, baik itu berupa jasa ataupun berupa produk atau barang, bahkan juga sebuah wacana maupun berita, telah berubah menjadi konsumsi iklan atau advertising belaka. Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang dilahirkan dalam industri media hanyalah berupa simulakra dari beraneka macam model yang mencoba merayu setiap audiens untuk menerima segala sesuatu dari wacana media tersebut sebagai sebuah kebenaran dan sebagai sesuatu yang mesti dikonsumsi. Baudrillard (dalam Poster (ed.), 1988: 10) mengungkapkan bahwa jika mengkonsumsi sebuah produk murni karena produk tersebut, maka sejatinya yang dikonsumsi hanyalah makna dari produk tersebut yang tergambar dalam sebuah iklan (if we consume the product as product, we consume its meaning through advertising).

* Penulis Adalah Peneliti Pada Gontjing Institute

PILKADA TAK LANGSUNG ATAU LOKALISASI POLITIK UANG

PILKADA TAK LANGSUNG ATAU LOKALISASI POLITIK UANG

Oleh: Muh. Abdi Goncing*

Polemik tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung maupun tidak langsung, belakangan ini menjadi sebuah topik yang menarik perhatian publik. Hal ini dikarenakan wacana tersebut seolah menjadikan segala proses demokrasi yang sedang berjalan dan yang dibangun pasca reformasi menjadi berjalan mundur. Kebebasan demokrasi pun dalam hal ini seolah hanya dijadikan dagangan politik oleh partai-partai politik negeri ini yang baru saja menghelat sebuah pesta demokrasi lima tahunan.

Perlu diperhatikan bahwa wacana mengenai menjadikan Pilkada langsung menjadi Pilkada tak langsung merupakan salah satu dampak dari pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Mengapa dikatakan demikian? Hal ini dikarenakan salah satu pihak ataupun kubu yang merasa tidak puas dengan hasil pesta demokrasi tersebut, mencari cara lain untuk tetap dapat kebagian kekuasaan, meskipun itu hanya dalam lingkup yang lebih kecil, yakni pada tingkat kabupaten/kota atau propinsi.

Pada posisi inilah dapat dilihat nalar kuasa yang dimiliki oleh sebagian politisi ataupun partai-partai politik negeri ini. Kepentingan tertinggi dalam proses demokrasi yang diinginkan pun seolah hanya milik para elit politik. Rakyat kebanyakan tak harus dan tak dapat memiliki andil dalam proses tersebut. Padahal jika diperhatikan lebih mendalam makna demokrasi itu sendiri adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Wacana Pilkada tak langsung ini pun dengan demikian menjadikan makna demokrasi seolah berubah, yakni dari rakyat, oleh legislator dan untuk penguasa. Titik tekan dalam makna ini sejatinya ada pada kata legislator dan penguasa, bukan pada rakyat. Penguasa di sini pun dapat pula dimaknai sebagai orang-orang yang memiliki uang atau para pemodal yang dapat membeli suara para legislator yang akan memilihnya.

Lembaga legislatif pun pada kondisi seperti ini dapat dikatakan sebagai kawasan lokalisasi politik uang dan politik transaksional. Hal ini pada dasarnya lebih disebabkan oleh jual beli suara yang sangat besar kemungkinannya terjadi dalam lembaga legislatif tersebut, ketika Pilkada tak langsung itu terjadi. Kemungkinan ini didasarkan atas berbagai fakta yang telah terjadi sebelumnya, dimana kebanyakan legislator yang terhormat tersebut cenderung untuk melakukan tindakan korupsi untuk mengembalikan modal uang yang telah dihamburkannya ketika proses pencalonannya.

Dampak yang paling parah kemudian yang akan muncul adalah lembaga legislatif di daerah justru dapat menjadi sarang atau kawasan lokalisasi para koruptor. Hal ini dengan demikian justru dapat lebih memperburuk citra lembaga legislatif itu sendiri di mata rakyat sebagai konstituen, ketika hal ini nantinya benar-benar terjadi. Publik atau konstituen pun dengan demikian dapat kehilangan kepercayaan terhadap para wakil rakyat yang telah dipilihnya dan tentunya juga kepada lembaga legislatif itu sendiri, yang pada akhirnya menyebabkan publik dapat menjadi apatis terhadap demokrasi.

Publik pasti akan lebih menganggap para legislator yang terhormat tersebut tak ubahnya seperti para PSK yang berada di sejumlah lokalisasi yang menjajakan dirinya. Mengapa dikatakan demikian? Hal ini dikarenakan para legislator yang terhormat tersebut seolah menjajakan suara mereka kepada penawar tertinggi, atau dalam bahasa Iwan Fals dalam lirik salah satu lagunya: tawar-menawar harga pas lalu langsung tancap gas.

Salah satu dampak lain ketika Pilkada tersebut menjadi tak langsung dan dikembalikan ke DPRD adalah besar kemungkinannya terjadi sandera-menyandera kepentingan lembaga legislatif daerah dan lembaga eksekutif daerah. Hal ini dikarenakan lembaga eksekutif mesti senantiasa atau bersedia didikte oleh lembaga legislatif, karena lembaga legislatiflah yang memilihnya bukan rakyat, meskipun para anggota dalam lembaga legislatif tersebut dipilih oleh rakyat.

Hal inipun dengan demikian seolah menjadikan kedudukan lembaga legislatif lebih tinggi daripada lembaga eksekutif. Padahal jika dirujuk ke dalam konstitusi Negara ini, bahwa antara keduanya memiliki kedudukan yang setara dan memiliki tugas yang berbeda. Kedua lembaga tersebut pun memiliki tanggung jawab penuh kepada rakyat sebagai konstituennya.

Dibalik wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD tersebut tentunya juga memiliki sisi positif. Sisi positif yang dimaksud antara lain seperti biaya politik dapat lebih murah (meski belum ada kajian yang membuktikannya atau belum dapat dibuktikan kebenarannya), dapat mencegah terjadinya demokrasi liberal yang berkelanjutan, serta pengawasan atas terjadinya politik uang yang sangat sering terjadi dalam proses Pilkada menjadi lebih mudah. Namun sisi positif ini pun justru akan menimbulkan dampak yang sangat negatif di kemudian hari.

Sisi negatif yang dimaksudkan tersebut antara lain adalah bahwa koalisi parpol di parlemen menjadi satu-satunya jalan. Padahal dalam konstitusi Negara sangat jelas disebutkan bahwa sistem pemerintahan negeri ini adalah presidensial bukan parlementer, sehingga kata koalisi tidak dapat berlaku dalam dalam hal ini, karena kata tersebut hanya terdapat digunakan dan berlaku dalam sistem parlementer. Konstitusi Negara pun dalam hal ini dengan demikian dapat tercederai dan tidak berfungsi lagi karena telah diabaikan.

Hal semacam ini pada posisi tertentu menjadikan suara rakyat hanyalah menjadi “pemanis buatan” untuk melanggengkan koalisi tersebut. Hal yang terpenting yang perlu diperhatikan dalam terjadinya koalisi tersebut adalah politik transaksional yang sangat dimungkinkan terjadi, yang kemudian menjadikan KKN menjadi satu-satunya alternatif bagi pihak yang terpilih nantinya guna memantapkan koalisinya. Pada akhirnya, ketika kondisi seperti ini benar-benar terjadi, lembaga legislatif daerah (DPRD) pun dapat menjadi Kawasan Lokalisasi Politik Uang Dan Politik Transaksional, yang dengan sendirinya menjadikan lembaga legislatif tersebut sebagai Kawasan Lokalisasi Korupsi yang “melacurkan” suara rakyat demi kepentingan politik koalisinya.

*Penulis adalah Peneliti Pada Gontjing Institute

Menakar Realitas Politik Masyarakat Indonesia

Oleh: Muh. Abdi Goncing[*]

 

Sebagaimana diketahui bersama, tahun ini merupakan tahun politik bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di bangsa ini, dimana baru saja dilalui sebuah tahapan demokrasi di negeri ini yang akan menentukan arah pembangunan dan perkembangan bangsa Indonesia 5 (lima) tahun kedepan, yakni Pemilu Legislatif. Mengapa dikatakan sebagai tahun politik? Sebabnya tak lain adalah seluruh warga atau elemen bangsa yang ada di negeri ini dan yang telah memenuhi persyaratan berhak menyalurkan aspirasi politiknya, hingga ke tahap akhir nantinya dalam seluruh rangkaian Pemilihan Umum, yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilangsungkan pada bulan Juli mendatang.

Menariknya, ada sebuah realitas yang tergambar dalam masyarakat kita di negeri ini, bahwa pada momentum tahun politik ini bukan hanya merupakan tahun dimana seluruh elemen masyarakat dapat menyalurkan dan menggunakan hak politiknya sebagai bagian dari negeri ini, akan tetapi juga tahun ini dijadikan oleh masyarakat negeri ini meraup sejumlah keuntungan semu atau keuntungan jangka pendek. Hal ini terlihat jelas dalam beberapa kasus yang telah terbukti kemudian, bahwa indikasi tentang adanya politik uang yang dilakukan oleh para calon wakil rakyat sangat marak ditemui. Bukan itu saja, bahkan sering kita lihat dan juga mungkin kita rasakan sendiri bagaimana para calon wakil rakyat kita di negeri ini dan sejumlah partai politik yang ada “mengobral” janjinya agar dapat dipilih oleh rakyat negeri ini. Anehnya lagi, ada indikasi dimana dengan serta merta masyarakat negeri ini pun dengan senang hati menerima “obralan” janji politik tersebut dan bahkan ada yang rela menukarkan masa depan negeri ini dengan sejumlah rupiah.

Persoalan ini sejatinya, jika dicoba dilihat dalam kerangka pikir filsafat, telah membawa realitas politik masyarakat negeri ini kedalam sebuah realitas yang semu dan absurd. Atau jika menggunakan pendekatan salah seorang pemikir dari Prancis, Jean Baudrillard, bahwa realitas politik masyarakat negeri ini sejatinya telah masuk kedalam hiperrealitas politik, dimana masyarakat seolah digiring kedalam sebuah realitas yang sesungguhnya, namun realitas yang diinginkan tersebut tak pernah dapat ditemukan atau dicapai. Penyebabnya adalah realitas tersebut telah menjadi kabur dan absurd, sehingga yang ditemukan dan dicapai kemudian hanyalah sebuah realitas buatan (construct reality).

Lebih parahnya lagi, fenomena realitas politik dalam masyarakat kita tersebut, juga didukung oleh beberapa media yang kehilangan roh independensinya dalam mewartakan sebuah peristiwa politik, yang pada akhirnya menggiring opini publik ke dalam sebuah orientasi kebenaran realitas politik masyarakat yang senantiasa absurd, tidak jelas dan bahkan cenderung mengarah pada realitas politik yang negatif dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan melalui pesan-pesan dari media yang kehilangan roh independensinya tadi, kemudian memunculkan atau melahirkan sebuah pandangan dalam opini masyarakat negeri ini yang hanya memfokuskan diri pada satu persoalan saja, yang bagi masyarakat kita dianggap sebagai sebuah realitas politik yang sangat penting untuk diperhatikan. Sehingga persoalan-persoalan dalam realitas politik lainnya yang juga penting dan terkait dalam sebuah peristiwa politik dianggap menjadi sebagai sesuatu yang tidak penting untuk diperhatikan.

Persoalan  tersebut, sekali lagi jika menggunakan pendekatan Jean Baudrillard, telah membawa realitas politik masyarakat negeri ini kedalam sebuah kebenaran yang semu, karena realitas politik yang ada dalam masyarakat kita di negeri ini, tidak akan pernah mencapai sebuah kebenaran atas realitas politik yang sesungguhnya. Penyebabnya tak lain adalah antara realitas politik, representasi atas realitas politik, dan hiperrealitas ataupun tipuan dalam realitas politik yang ada, sangat sulit untuk dibuktikan dan bahkan sangat sulit untuk dibedakan yang mana realitas politik yang sesungguhnya dan yang mana yang bukan realitas atau hanya sebuah konstruksi atas realitas politik yang ada.

Hal diatas sejatinya dapat menjadi sebuah ancaman berbahaya yang dapat mengganggu seluruh proses demokrasi yang sedang kita mulai dan kita bangun di negeri ini. Mengapa demikian? Karena hal yang demikian sejatinya akan mencoba menggiring realitas politik dan domokrasi masyarakat negeri ini kedalam sebuah fenomena patologis dan psikologis, yang pada akhirnya akan berakhir pada sebuah sikap apatisme atau sikap acuh terhadap Negara dan segala proses demokrasi yang sedang dibangun. Salah satu implikasi yang dapat dilihat adalah masih tingginya angka golput atau tak menggunakan hak pilih pada proses pemilihan umum tahun ini, meskipun berdasarkan rilis berbagai lembaga survey telah sedikit menurun dari pemilihan umum sebelumnya, yang disadari atau tidak, jelas dipengaruhi oleh realitas politik yang sedang dicoba untuk dibangun seperti yang telah dipaparkan diatas.

Olehnya itu, penting kemudian mencoba melakukan sebuah usaha perlawanan terhadap realitas yang coba dibangun dalam realitas politik masyarakat negeri ini dengan lebih jeli memperhatikan setiap alur dan proses yang terjadi dalam proses konstruksi sosial-politik yang semu tersebut, yang jelas mengancam sebuah perjalanan panjang demokrasi di negeri ini. Selain itu, penting juga untuk mengawasi seluruh rangkaian proses konstruksi demokrasi di negeri ini, agar realitas demokrasi di negeri ini tidak terjerumus kedalam lembah realitas yang absurd, yang dipenuhi oleh realitas buatan dalam setiap proses politik dan demokrasinya. Bahkan jika perlu, setiap individu yang ada di negeri ini perlu menjadi “pengawas” bagi dirinya sendiri agar tidak terjerumus kedalam jurang realitas politik yang absurd, sebagaimana yang telah digambarkan diatas.

 

[*]Penulis adalah Alumni Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Alauddin Makassar dan mahasiswa Pascasarjana Program Master Ilmu Filsafat UGM.

KEKERASAN ANTAR UMMAT BERAGAMA: SEBUAH ANALISIS PIERRE BOURDIEU ATAS KEHIDUPAN ANTAR UMMAT BERAGAMA DI INDONESIA

KEKERASAN ANTAR UMMAT BERAGAMA: SEBUAH ANALISIS PIERRE BOURDIEU ATAS KEHIDUPAN ANTAR UMMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Oleh: Makmum Lucifer

 

  1. Pengantar

Masyarakat adalah suatu fenomena dialektik dalam pengertian bahwa masyarakat adalah suatu produk manusia yang tidak lain akan selalu memberikan timbal balik terhadap produsennya. Masyarakat adalah produk manusia. Masyarakat tidak mempunyai bentuk lain kecuali bentuk yang telah diberikan kepadanya oleh aktifitas dan kesadaran manusia. Sehingga realitas sosial tak terpisahkan dari manusia itu sendiri, yang dengan demikian dapat dipastikan bahwa manusia adalah suatu produk masyarakat (Berger, 1991: 3). Untuk itu, segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, sadar ataupun tidak merupakan sebuah keniscayaan yang ada disekitarnya.

Pada beberapa fenomena yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat, seringkali didapati berbagai bentuk kekerasan yang terjadi, khususnya dalam fenomena penyelesaian beberapa persoalan yang konflik atau persoalan pelik. Bahkan kekerasan seringkali dijadikan sebagai satu-satunya solusi untuk meredakan atau menghentikan konflik atau persoalan pelik yang sedang terjadi tersebut. Sehingga dalam hal ini, yang terjadi kemudian adalah kebalikan dari prinsip perusahaan Pegadaian, yakni menyelesaikan masalah dengan memunculkan masalah baru.

Hal yang sama juga seringkali ditemui dalam beberapa fenomena kehidupan ummat beragama, khususnya yang terjadi di Indonesia. Dalam beberapa fenomena misalnya, dijumpai beberapa tindakan yang mengarah kepada kekerasan yang sepertinya telah dirasuki semacam sebuah bentuk mekanisme ideology di dalamnya. Dalam hal ini ajaran agama kemudian dijadikan sebagai landasan dari ideology tersebut. Hal ini dikarenakan semua upaya untuk memahami secara sistematis tindakan sosial tidak bisa dilepaskan dari fenomena ideology (Haryatmoko, 2003: 16-17).

Dalam hal ini, menurut Haryatmoko (2003: 17), suatu kelompok social masyarakat cenderung ingin menunjukkan identitasnya atau merepresentasikan dirinya. Alasan kecenderungan ini karena pada dasarnya tindakan yang bermakna akan selalu memperhitungkan reaksi orang lain atau kelompok lain, entah apakah reaksi itu melawan, menyumbangkan sesuatu atau mendukungnya. Oleh karena itu, fenomena kekerasan yang seringkali melingkupi berbagai konflik atau persoalan yang terjadi, khususnya dalam konteks kehidupan ummat beragama, tidak bisa dilepaskan dari fenomena ideology yang telah merasuki kehidupan masyarakat tersebut.

Pada sisi yang lain, kekerasan juga tidak bisa dilepaskan dari hal-hal yang bernuansa politis yang cenderung disertai dengan tindak kejahatan. Hal tersebut disebabkan oleh karena penguasa sebagai pemegang monopoli kekerasan yang memiliki legitimasi bisa sewenang-wenang, semisal dalam beberapa kasus ketika masa orde baru berkuasa, yang mana ketika apa yang dilakukannya tersebut berbuah menjadi sebuah masalah, dengan berbagi legitimasi yang dimilikinya kemudian berusaha mempertahankan kekuasannya (Haryatmoko, 2003: 34), yang tentunya dengan tindakan kekerasan. Menurut Rene Girard dalam Haryatmoko (2003: 34), bukan hanya struktur social-politik yang mengkondisikan terjadinya kekerasan, namun struktur dasar hasrat mimetis manusia juga mendorong kekerasan karena hasrat dasar manusia adalah kemarahan.

Lebih parah lagi, dalam konteks keindonesiaan, agama sebagai salah satu wadah yang semestinya anti terhadap kekerasan, seringkali dijadikan sebagai sebuah alat ‘dominasi’ untuk melakukan atau melegitimasi sebuah tindakan kekerasan demi memaksakan ajaran agamanya. Agama sendiri dipahami oleh Bourdieu (1991) sebagai sebuah gagasan yang memberi kekuatan yang memobilisasi. Sehingga dalam hal ini, sangat memliki potensi untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai sebuah alat dominasi politik keagamaan. Persoalan ini sejatinya telah menjadikan agama sebagai sebuah alat simbolis dalam pembenaran kekerasan dan juga sebagai landasan ideologis penggunaan kekerasan yang ada (Haryatmoko, 2003: 34).

Apa yang diuraikan diatas merupakan sebuah gambaran yang dalam pandangan Kristeva (1982: 147) sebagai sebuah kegilaan yang telah memenjarakan manusia dalam sifat kebinatangan; yang mengembara melampaui setiap fantasi: kekerasan, bercak darah dan kematian. Sehingga yang berlangsung kemudian adalah sebuah proses dehumanisasi dalam skala yang luas, yang melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat. Realitas manusia Indonesia pun, menurut Piliang (2005: 73) telah mengalami masa-masa kelam yang panjang, yang di dalamnya manusia tidak pernah menemukan ruang bagi aktualisasi kemanusiannya. Akhirnya manusia Indonesia justru hidup di dalam berbagai system ketidakmanusiawian.

 

 

  1. Kekerasan Sebagai Bentuk Dominasi

Rangkaian konflik yang terjadi di Indonesia seakan tidak pernah terputus. Yang memilukan adalah hampir semua konflik mengandung kekerasan dengan berbagai bentuk dan intensitasnya. Bahkan Colombijn & Lindblad (2002) pernah menyatakan bahwa “Indonesia is a violent state” (Indonesia adalah sebuah negara gagal). Kekerasan bahkan telah menjadi sebuah komoditi sehari-hari untuk memaksakan kehendak dan masing-masing komponen masyarakat terbiasa untuk tega memaksakan kehendak melalui pendayagunaan tindak kekerasan. Konflik kemudian identik dengan kekerasan dan kehancuran serta tentu saja kerugian fisik dan non-fisik.

Hal yang sama juga terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, dimana seringkali dijumpai beberapa bentuk kekerasan yang berlandaskan konflik antar ummat beragama. Padahal agama dapat dijadikan sebagai suatu faktor pemersatu, khususnya dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Namun dalam beberapa hal, agama dapat juga dengan mudah disalahgunakan sebagai alat pemecah belah. Pakar Sosiologi Islam Klasik Ibnu Khaldun menyimpulkan bahwa perasaan seagama mungkin perlu, namun tidak cukup untuk menciptakan perasaan memiliki kelompok (group belonging) atau kesatuan sosial. Harus ada faktor-faktor lain yang lebih memperkuat dan mempertahankan kohesi sosial. Atas dasar ini, tidak heran jika muncul kelompok optimis dan kelompok pesimis terhadap agama. Kelompok optimis berpendapat manusia tidak mungkin dipisahkan dari agama, karena manusia itu sendiri sebagai zoon religion. Agama juga telah membuktikan peranannya di dalam mengangkat martabat kemanusiaan. Akan tetapi kelompok pesimis melihat agama sebagai pendorong untuk menganiaya sesama umat manusia (Rosmaniah Hamid, 2006: 1).

Inilah ironi baru yang sering terjadi dalam masyarakat bangsa Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Yang mana ironi tersebut seolah menggambarkan watak manusia bangsa ini yang identik dengan kekerasan ketika akan menyelesaikan sebuah persoalan, khususnya dalam kehidupan antar ummat beragama di negeri ini. Bukan hanya itu saja, khususnya dalam dua dekade terakhir ini, dampak yang paling signifikan yang bisa dilihat adalah adanya ancaman keteruraian bangsa ini menjadi seperti negeri Balkan yang terpecah berkeping-keping atau seperti negeri-negeri di Afrika yang konfliknya sampai sekarang tak tentu kapan berakhirnya.

Kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah eksistensi sebuah ajaran agama mesti dibela dengan kekerasan dengan mengabaikan rasa keadilan diantara ummat manusia sebagai pembentuk sebuah peradaban? Pertanyaan ini, meskipun bernada miris, namun mesti direnungkan dan direfleksikan secara mendalam guna kebaikan hubungan ummat beragama di negeri ini. Sebagaimana dalam UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan setiap penduduk negeri ini untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Satu hal yang sering menjadi memicu konflik antar ummat beragama di negeri ini adalah adanya ukuran kesalehan seseorang yang berdasarkan simbol dan praktek formal keagamaan yang dilakukannya, yang mesti sama dengan masyarakat lainnya (Haryatmoko, 2003: 62). Padahal, kalau simbol-simbol dan praktek keagamaan yang formal tersebut yang dijadikan sebagai ukuran utama kesalehan seseorang, kapan agama bisa mengantarkan pemeluknya menuju kedalaman hidup dan penerimaan pluralitas? Begitupun juga ketika sektarianisme yang dijadikan sebagai pilar identitas penganutnya, maka bagaimana kemudian agama membangun institusi-institusi sosial yang lebih adil dan berkeadilan?

Hal inilah mungkin yang sering disebut sebagai dua wajah dalam agama yang saling kontradiksi. Pada satu sisi, agama merupakan tempat dimana orang menemukan kedamaian, kedalaman hidup, dan harapan yang kukuh, bahkan banyak orang dan kelompok menimba kekuatan dan mendapatkan topangan ketika berhadapan dengan penderitaan, penindasan atau rezim totaliter. Namun pada sisi lain, agama sering dikaitkan dengan fenomena kekerasan yang melingkupi ajaran agama tersebut, utamanya di Indonesia akhir-akhir ini. Apalagi adanya penyalahgunaan persoalan tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang kemudian menyulut kekerasan yang berlandaskan agama (Haryatmoko, 2003: 62-63).

Dalam konteks seperti diatas, telah terjadi semacam totemisme dalam agama. Dimana agama secara integral dimaknai sebagai sesuatu yang terkait dengan sistem organisasi kesukuan dan sebagai sebuah bentuk penandaan identitas kelompok dalam agama tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa agama tersebut sebagai sebuah bentuk totem yang dikuduskan, sebagaimana yang terjadi di Australia pada para penganut totemisme(Durkheim, 1965).

Melalui pemaknaan yang dangkal terhadap agama tersebut, ketika terjadi sebuah persoalan yang pelik dalam lingkup keagamaan, sangat sulit untuk ditemukan solusi yang integratif dalam proses penyelesaiannya. Sebabnya tak lain adalah tidak adanya aspirasi atau solusi alternatif yang memuaskan diantara pihak-pihak yang saling berkonflik tersebut. Sehingga pada proses mempertemukan persepsi untuk sebuah kesepakatan damai diantara dua belah pihak yang berkepentingan menjadi sesuatu yang mustahil (Pruitt dan Rubin, 2011: 38).

Menurut Kelley dan Stahelski (1970), persepsi mengenai tidak adanya alternatif yang baik dalam menyelesaikan konflik tersebut, kadang-kadang memang bersifat realistis. Hal ini sangat sering diakibatkan oleh zero-sum thinking, yaitu suatu cara berfikir bahwa keuntungan saya adalah kerugianmu dan begitupun sebaliknya. Cara berpikir semacam ini sepertinya timbul dari disposisi kepribadian yang cenderung otoritarian, yang mengarah pada suatu pandangan bahwa dunia adalah rimba, dimana setiap orang tidak dapat menghindari konflik dengan orang lain.

Jika dilihat dari kacamata Bourdieu, kekerasan antar ummat beragama yang diuraikan diatas, merupakan sebuah bentuk kekerasan guna menunjukkan dominasi, yang mana dalam hal ini berlaku logika mayoritas (yang dominan) dan logika minoritas (yang di dominasi). Hal tersebut dikarenakan, dalam melakukan sebuah proses dominasi, menurut Bourdieu (1998: 54) diperlukan sebuah arena (fields), yang mana konsep arena tersebut menunjukkan tempat pertarungan kekuatan dan wadah perjuangan untuk mempertahankan atau mengubah struktur hubungan-hubungan yang terdapat dalam kekuasaan. Dengan kata lain, agama pun dijadikan sebagai sebuah arena guna melakukan praktek dominasi yang berbentuk perilaku kekerasan.

Ajaran agama pun kemudian dijadikan sebagai sebuah kekuatan simbolik dalam melalukan praktek dominasi dengan kekerasan tersebut. Kekuatan simbolik disini dimaksudkan sebagai sebuah bentuk kekuasaaan yang diberlakukan atas tubuh secara langsung dan seperti sihir. Kekuasaan yang ada tersebut kemudian diberlakukan atas tubuh tanpa menggunakan kekangan fisik apa pun. Namun, sihir tersebut tidak akan bekerja kecuali didukung dengan disposisi-disposisi yang sudah tersimpan dalam alam bawah sadar yang terdapat dalam tubuh (Bourdieu, 2010: 54).

Hal inilah yang dalam kehidupan keagamaan kemudian melahirkan tindakan-tindakan berupa pengetahuan dan pengakuan atas praktek tentang batas magis antara kaum yang mayoritas (dominan) dan minoritas (yang terdominasi). Bahkan menurut Bourdieu, hal tersebut seringkali hadir dalam bentuk emosi-emosi jasmaniyah atau dalam bentuk hasrat-hasrat dan perasaan-perasaan (khususnya bagi kaum yang terdominasi). Semua itu adalah cara-cara untuk menjadi tunduk (menundukkan diri) terhadap penilaian yang dominan, meskipun seringkali  para kaum yang terdominasi tersebut tidak menyukai atau tidak menginginkannya (Bourdieu, 2010: 55-56).

Dalam kondisi seperti diatas, terkadang pada posisi sebuah konflik internal dalam ajaran keagamaan, semua bentuk emosi dapat dikategorikan sebagai cara atau bentuk persetujuan tersembunyi (secara simbolik) yang dilakukan oleh tubuh. Sebab dalam kondisi seperti demikian, tubuh sejatinya telah menyerah pada sebuah arahan kesadaran dan keinginan yang kemudian melahirkan hasrat-hasrat dalam diri kaum yang terdominasi menjadi sebuah habitus. Hasrat-hasrat habitus yang terdominasi tersebut merupakan relasi sosial yang tersomatisasi, yakni hukum sosial yang dikonversikan menjadi sebuah bangunan hukum yang mesti untuk dipatuhi (Bourdieu, 2010: 56). Inilah kemudian yang menjadikan kekerasan tersebut menjadi sebuah hal yang legal, sebab praktek kekerasan demi dominasi tersebut juga diamini oleh yang terdominasi (minoritas tersebut), yang selain itu juga kekerasan ini menjadi sebuah lembaga (dilembagakan) yang legal untuk dipraktekkan.

Hal semacam inilah mungkin yang dikatakan oleh Fromm (1973: 167) sebagai bagian dari sebuah sindrom, dimana kekerasan dan agresifitas yang ditimbulkan oleh manusia bukanlah merupakan sebuah sifat yang berdiri sendiri, melainkan keduanya ditemukan secara bersamaan dengan sifat-sifat yang lain di dalam sebuah  system seperti sebuah hierarki yang kaku, memiliki ikatan dominasi yang kuat dan terbaginya masyarakat ke dalam kelas-kelas, yang pada akhirnya bertransformasi ke dalam sebuah bentuk yang dapat dipahami sebagai sebuah karakter social yang dibentuk secara kultural dalam masyarakat. Dengan kata lain, jika menggunakan pendekatan Bourdieu, hal tersebut sejatinya telah menjadi sebuah habitus, yang mana kekerasan dirasakan sebagai sebuah kebiasaan yang dilakukan dalam setiap proses dominasi atas individu atau kelompok dengan individu atau kelompok yang lainnya, terkhusus dalam berbagai kasus kekerasan antar ummat beragama yang seringkali terjadi di negeri ini.

Penyebab lain yang bisa dilihat dari berbagai bentuk kekerasan dalam konteks kehidupan antar ummat beragama yang sering terjadi di negeri ini, selain dari adanya hasrat untuk mendominasi terhadap yang lain, hal tersebut juga sepertinya sangat didasari oleh terlembaganya kekerasan tersebut ke dalam sebuah bentuk yang sering disebut sebagai ajaran agama atau keyakinan tertentu. Kekerasan yang semacam ini biasanya sangat sulit untuk dibongkar, karena kekerasan yang terjadi telah tersistematisasi secara teratur dan seringkali digunakan atau dipraktekkan sebagai sebuah usaha untuk melawan atau melemahkan kelompok atau individu yang lain. Dengan kata lain, kekerasan yang terjadi tersebut sebagai sebuah kekerasan psikologis yang biasa dipakai dalam system social politik (Haryatmoko, 2003: 48).

Bourdieu mengungkapkan dalam Dominasi Maskulin, sejatinya keadaan yang demikian itu harus diakui bahwa disposisi-disposisi yang tertundukkan (yang terjadi dalam bentuk kekerasan ini) kadang digunakan orang untuk menyalahkan korban yang merupakan produk dari strutur-struktur yang objektif. Kemudian struktur-struktur itu tidak akan berhasil kecuali dengan tanpa didukung oleh disposisi-disposisi yang dihidupkannya serta memberi andil dalam produksi dari struktur-struktur objektif itu (Bourdieu, 2010: 57).

Pada posisi yang seperti ini, kekerasan (kekerasan simbolik) berdasar bukan pada kesadaran-kesadaran yang termistifikasi, melainkan berada dalam disposisi-disposisi yang disesuaikan dengan struktur-struktur dominasi yang telah melahirkan disposisi-disposisi tersebut. Oleh karena itu, orang tidak bisa mengharapkan adanya suatu pemisahan antara relasi pendukung yang diberikan oleh korban dominasi kepada kaum yang mendominasi, kecuali jika terjadi suatu transformasi radikal atas kondisi-kondisi social produksi atas disposisi-disposisi tersebut yang membuat kaum yang terdominasi tersebut berada diatas kaum yang mendominasi dan kemudian kaum yang terdominasi menggunakan sudut pandang kaum yang mendominasi atas diri mereka sendiri.

Olehnya itu, terlepas dari berbagai paradox yang ada tersebut, dalam konteks kehidupan antar ummat beragama di Indonesia, perlu ditanamkan sikap toleransi, solidaritas, dialog dan komunikasi lintas agama yang nantinya dapat dijadikan sebagai sebuah agenda bersama dalam pemikiran filosofis, sosilogis, budaya dan keagamaan agar dapat menciptakan suatu generasi masa depan yang lebih toleran, inklusif, damai, ramah dan tidak lagi menganggap dirinya sebagai yang superior dan dominan, yang kemudian lebih mengedepankan sikap saling menghargai dan saling pengertian yang mutual diantara seluruh elemen-elemen bangsa yang plural. Sehingga apa yang dikatakan oleh Richard Rorty dalam Piliang (2005: 87) sebagai masyarakat toleran dapat terwujud.

Selain itu, jika ditinjau menggunakan kacamata Bourdieu, kekerasan antar ummat beragama yang sering terjadi di negeri ini (atau lebih tepatnya sebagai kekerasan simbolik), tidak akan pernah terjadi kecuali melalui suatu tindakan mengetahui dan tindakan mengangap buruk praktek yang dilakukan di luar kesadaran dan keinginan. Tindakan mengetahui dan menganggap buruk tersebut kemudian menghadirkan semacam kekuatan ‘hipnotis’ pada segala macam bentuk manifestasinya (Bourdieu, 2010: 60).

Akhirnya, dalam model yang demikian segala bentuk kekerasan dalam konteks kehidupan antar ummat beragama di negeri ini, dapat dengan mudah diurai. Yang jelas esensi dari kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau ajaran agama tertentu dapat dipahami sebagai sebuah bentuk dari dominasi semata terhadap ajaran atau agama yang lain, terkhusus bagi ajaran atau agama yang dikategorikan sebagai agama atau ajaran yang minoritas. Puncak dari hal ini, ketika tidak ada lagi kekerasan yang mengatasnamakan agama yang bertujuan mendominasi pihak-pihak tertentu adalah rehumanisasi kehidupan antar ummat beragama dalam bingkai kebersamaan (ke-Bhinneka Tunggal Ika-an akhirnya dapat terwujud dalam bingkai kehidupan keagamaan).

 

 

Daftar Pustaka

 

Berger, Peter L, 1991, Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial, terj. Hartono, LP3ES, Jakarta.

Bourdieu, Pierre, 1984, Distinction: A Social Critique of The Judgement of Taste, Harvard University Press, Cambridge Mass., USA

__________, 1991, Language and Symbolic Power, Standford University Press, Standford.

__________, 1990, Outline of a Theory Practice, Cambridge University Press, Cambridge.

__________, 1990, The Logic of Practice, Stanford University Press, Standford.

__________, 1998, Practical Reason, Standford University Press, Standford.

__________, 2010, Dominasi Maskulin, terj.: Stephanus Aswar Herwinarko, Jalasutra, Yogyakarta.

Colombijn, Freek and Lindblad J. Thomas (eds.), 2002, Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective, ISEAS, Singapore.

Durkheim, Emile,1965, The Elementary Forms of The Religious Life, New York Press, New York.

Fromm, Erich, 1973, The Anatomy of Human Destructiveness, Holt, Rinehart and Winston, New York.

Hamid, Rosmaniah, 2006, Dialog Agama-Agama Dalam Konteks Pluralisme, Makalah.

Haryatmoko, 2003, Etika Politik dan Kekuasaan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Kelley, H.H. dan Stahelski, A.J., 1970. Social Interaction Basis of Cooperator’s and Competitor’s Beliefs About Others, Holt Press, New York.

Kristeva, Julia, 1982, Power of Horror: An Essay on Abjection, Colombia University Press, USA.

Piliang, Yasraf Amir, 2005, Transpolitika: Dinamika Politik di Dalam Era Virtualitas, Jalasutra, Yogyakarta dan Bandung.

Pruitt, Dean G. dan Rubin, Jeffrey Z., 2011, Teori Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

PELAYARAN DAN PERDAGANGAN DI NUSA TENGGARA ABAD KE XX[*]

PELAYARAN DAN PERDAGANGAN DI NUSA TENGGARA ABAD KE XX[*]

Oleh: Ko’o Sumiyati

 

Penulisan sejarah merupakan suatu usaha merekonstruksi peristiwa dan kejadian dimasa lampau yang juga merupakan usaha penyelamatan nilai-nilai budaya sehingga dengan demikian bisa diketahui oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Sejarah memang berusaha mengungkap sesuatu realitas dari masa lalu, akan tetapi tidak semua realitas yang sudah sirna dalam masa itu sama nilai dan maknanya untuk dipertahankan. Hal ini tergantung pada subjek yang memberikan nilai dan makna pada sebuah objek yang dianggapnya patut untuk diberi nilai dan makna tertentu. Usaha pelestarian tersebut hendaknya tidak terbatas pada wilayah-wilayah tertentu saja, tetapi harus pula dilakukan pada wilayah-wilayah yang belum dikenal luas pada masyarakat Indonesia. Dengan demikian akan menghasilkan suatu pemahaman yang utuh tentang Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai dan menghargai sejarahnya.

Mempelajari kembali masa silam, ibaratnya berkaca di depan “kaca benggala” , dengan membaca masa silam orang akan mengetahui makna dan hikmah setiap peristiwa yang telah berlalu. Namun dari sana kita dapat memetik pelajaran berharga, yang dapat dijadikan batu loncatan menuju masa depan yang lebih baik. [1]

Bagi bangsa indonesia, laut merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari, dan di lihat dari sudut manapun laut selalu menarik untuk di telaah karena memang laut dapat menawarkan berbagai kemungkinan. Alfred Thayer Mahan[2] menjelaskan bahwa ada 6 unsur yang menentukan dapat tidaknya seatu negara  berkembang menjadi kekuatan laut yaitu: 

  1. Kedudukan geografis
  2. Bentuk tanah dan pantainya
  3. Luas wilayah
  4. Jumlah penduduk
  5. Sifat pemerintahanya
  6. Lembaga-lembaga nasionalnya.

Mahan menjelaskan bahwa kecenderungan berdagang , mengakibatkan pula kebutuhan untuk memproduksi barang dagangan, adalah karakteristik nasional yang paling penting dalam pembinaan kekuatan laut.

Dalam proses pelayaran dan perdangan antar pulau memainkan peranan sentral. Alam indonesia yang terdiri atas banyak pulau telah memungkinkan perdangan lintas pulau menjadi alternatif utama. Tidak hanya itu proses kearah kesatuan dan persatuan bangsa indonesia tumbuh melalui dimensi laut. Laut menjadi faktor yang penting sekali dalam sejarah indonesia khususnya pada proses integritas nasional.

Jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa masyarakat Indonesia yang dulu di kenal dengan sebutan Nusantara telah melakukan kontak dagang dengan penduduk pulau lain, seperti yang di jelaskan oleh O.W. Wolters dalam karyanya Early Indonesia Commerce[3], menguraikan peran aktif orang-orang indonesia dalam membentuk jaringan dagang utama di dunia jaman dulu, bukan saja sebagai pengarung laut yang berpengalaman, tapi mereka menggali kentayaan daerah yang mereka kuasai seperti, rempah-rempah, kayu dan beras, Yang kemudian melemparkan mereka ke perdangan dunia.

Perkembangan perdangan maritim pada awal abad ke-20 lebih banyak di pengaruhi oleh politik kolonial, sebab pelayaran baik dalam bidang berdagangan maupun transportasi lebih di kuasai oleh kolonial Hindia Belanda dengan di operasikanya Koninkelijitke Paketvaart Maattscappi (KPM) pada tahun 1890.  KPM merupakan satu-satunya maskapai yang diberi hak monopoli dalam bidang pelayaran di Indonesia disamping kewenangan administrasi pemerintah sampai batas tertentu yang berkaitan dengan pelayaran saat itu. Pada tahun 1936 pemerintah Hindia Belanda mengesahkan undang-undang pelayaran dan itu Pada tahun 1936, dengan disahkannya undang-undang perkapalan (Indische Scheepvartet) memberikan banyak fasilitas bagi perusahaan pelayaran KPM. Hal itu menyebabkan perusahaan KPM berkembang pesat dan mampu menyelenggarakan pelayaran di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Tidak dapat di nafikan bahwa pelayaran pada abad ke-20 telah di kuasai oleh Kolonial Belanda, dalam hal ini tidak semata- mata dilihat sebagai sebuah monopoli pada Ekonomi melainkan Belanda memiliki tujuan yang lebih penting yaitu integritas wilayah kekuasaan, KPM yang di bangunpun merupakan perusahaan perkapalan yang mempu mencapai daerah terdalam sekalipun. Akan penting bagi Kolonial Hindia Belanda untuk mengintegrasikan Wilayah kekuasaannya dan akan lebih mudah untuk di kontrol ketika smua telah terintegrasi baik secara politik maupun secara ekonomi.

Nusa Tenggra merupakan wilayah nusantara yang berada di wilayah selatan Nusantara, Pulau Sumabawa, Pulau Flores dan Pulau Timor merupakan wilayah yang tidak luput dari pelayaran dan perdagangan Maritim. Di Pulau Sumbawa, sebuah kerajaan Lokal yang bernama Kerajaan Bima merupakan kerajaan yang Terpandang di Wilayah Selasan, kerajaan ini telah berhasil melakukan konsilidasi wilayah ke Pulau Flores, wilayah Ende, Manggarai, dan kepulauan Alor dan Solor pada abad ke- 15.[4]

Meski belum disadari sepenuhnya, bahwa salah satu masalah dalam menghadapi penulisan sejarah di Indonesia adalah kurangnya penelitian dan kajian-kajian tentang  eksistensi kerajaan lokal terhadap perkembangan sejarah bangsa Indonesi. Bangsa-bangsa dimasa lalu mampu mencapai puncak kejayaan dan mencapai puncak peradaban yang tinggi, karena  selalu berguru pada sejarah[5].  Sejarah kerajaan Bima jika dilihat dari perjalanan sejarah yang panjang merupakan daerah yang memiliki pengaruih penting dalam wilayah pelayaran dan perniagaan dalam hal ini kerajaan Bima mampu mengembangkan aktifitas maritimnya.

Kerajaan Bima yang merupakan kerajaan Lokal yang lahir dari penyatuan beberapa Ncuhi[6]  dengan mengangkat seseorang yang bernama Indra Jamrud sebagai raja di kerajaan tersebut, dimana Indra Jamrud merupakan putara dari Sang Bima dengan seorang putri dari negeri satonda yang bernama Putri Tasi Naga. [7]  kerajaan Bima berkembang menjadi kerajaan yang kuat dan memiliki posisi penting dalam perkembangan sejarah Nusantara terutama dalam sejarah Nusantara bagian Timur.

Kerajaan Bima merupakan kerajaan maritim yang memiliki peran penting dalam perdagangan lokal maupun nasional, kerajaan Bima yang yang merupakan kerajaan yang mengembangkan hasil pertanian terutama pada sektor penghasil beras terbesar di wilayah Sealatan, dimana beras berperan penting sebagai mata rantai penghubung antara sumber rempah-rempah di Maluku dengan pasaran Internasional di Malaka.[8]

Dengan ini di harapkan , perhatian terhadap sejarah pelayaran dan perniagaan akan di rasakan lebih penting karena dengan mengetahui sejarah dunia pelayaran bagi masyarakat indonesia merupakan modal yang sangat berharga dalam membina pelayaran nasional. 

 

Catatan-Catatan:

[1] Prof. Dr . Slamet Muljana, menuju puncak kemegahan(sejarah kerajaan majapahit), PT LKIS, 2005.

[2] J.C. VAN LEUR , Teori Mahan dalam kepulauan Indonesia, Jakarta: Bharata, 1972. Hal  5.

[3] M. Ruaran A.R. , Pasang Surut Pelayaran Rakyat: Sebuah Dinamika sejarah perekonomian Sulwesi Selatan tahun 1964-1984,: skripsi tahun 1990, Universitas Hasanuddin. Hal 4.

[4] H.Abdulllah tajib, BA. ,Sejarah Bima Dana Mbojo,Jakarta: PT Harapan Masa PGRI, 1995. Hal 

[5] Menurut M. Hilir Ismail bangsa yang arif bijaksana akan selalu mempelajari dan memahami sejarah bangsanya, untuk dijadikan cermin kehidupan hari ini dan akan menentukan hari esok. Lihat M. Hilir Ismail, Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara,(Mataram: Lengge,2004.), hal 1

 [6] Ncuhi merupakan bahasa lokal orang Bima yang berarti suku-suku

 [7] Lihat Henri Chambert-Loir, Kerajaan Bima dalam sastra dan sejarah,Jakrta: Kepustakaan populer gramedia,2004. Hal 104-105

 [8] H.Abdulllah tajib, BA. ,Sejarah Bima Dana Mbojo,Jakarta: PT Harapan Masa PGRI, 1995. Hal 103

 

 

[*]Sasaran studi ini adalah pelayaran dan perdangan di Nusa Tenggara abad ke-20, dengan perhatian utama di tujukan terhadap pengaruh soaial- politik di Kerajaan Bima. Akan sangat menarik jika melihat sebuah integritas bangsa terhadap sudut pandang kemaritiman, yang telah di pertegas dengan kondisi geografis indonesia yang merupakan negara kepulauan. Penyatuan yang terjadi buakan semata merupakan hal yang terjadi begitu saja melainkan sebuah proses panjang dan berkelanjutan yang telah ditopang oleh banyak faktor, dengan ini saya ingin menulis sebuah sejarah integrasi bangsa dalam persektif Maritim.

BAUDRILLARD DAN PENCITRAAN

Oleh: Makmum Lucifer

 

  1. A.    Pengantar

Dalam kehidupan sosial-politik kontemporer, pencitraan merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam setiap perilaku yang melingkupinya. Sebab segala usaha yang berkaitan dengan hal tersebut, tanpa melalui medium pencitraan, akan dirasa sebagai sesuatu yang hambar dan sia-sia. Sehingga apa yang penting dan apa yang tidak penting untuk diketahui oleh setiap orang yang menjadi sasarannya akan menjadi semakin kabur. Bahkan lebih parah lagi, akan menimbulkan sebuah efek domino bagi sebuah tatanan masyarakat dan paradigma tentang kehidupan sosial-politik yang sedang berlangsung dalam masyarakat umum.

Selain itu, yang semakin memperparah atau mengaburkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia sosial-politik, pengaruh media yang berperan dalam proses pencitraan tersebut semakin kehilangan ruh atau fungsi dasarnya sebagai alat penyampai informasi dan alat komunikasi publik. Kehilangan fungsi dasar yang terjadi tersebut berupa komersialisasi pesan-pesan yang tergambar dalam media. Sehingga pada akhirnya dinamisme komersial seakan menjadi kekuatan dominan penentu makna pesan dan keindahan (Haryatmoko, 2007: 9), terkhusus pada citra yang tergambar dalam media komunikasi kekinian.

Logika pasar pun dengan serta merta masuk ke dalam media dan mengarahkan pengorganisasian sistem informasi dan komunikasi yang terdapat di dalamnya. Sebabnya tak lain adalah banyak pimpinan media yang berasal dari dunia perusahaan yang mau membenarkan logika pasar tersebut (Haryatmoko, 2007: 9). Sehingga peran media dalam memberikan citra yang baik kepada khalayak umum pun semakin kabur karena hal tersebut bisa dipesan berdasarkan pembayaran atau penawaran tertinggi yang bisa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang menginginkan sebuah pencitraan yang baik bagi dirinya ataupun kelompoknya.

Hal tersebut diatas merupakan sekelumit persoalan yang dialami oleh media sebagai salah satu (atau mungkin satu-satunya) sarana pencitraan dalam kehidupan social-politik kontemporer. Pencitraan oleh media seolah merupakan hal yang sangat penting guna menggambarkan sebuah realitas yang terjadi dalam kehidupan keseharian manusia. Sehingga dengan sendirinya masyarakat kemudian percaya dengan pesan yang diberikan oleh media tersebut tanpa perlu lagi mempertanyakan keabsahannya.

Pada akhirnya pencitraan yang ada tidak lagi bebicara tentang benar dan salah ataupun layak dan tidak layak. Namun yang terpenting adalah citra yang tergambar tersebut adalah representasi dari peristiwa yang sedang terjadi. Sehingga dalam model pencitraan yang demikian, segala macam bentuk analisis ataupun interpretasi bisa saja benar dan bahkan bisa saja salah dan semakin menyesatkan opini publik yang juga sedang berlangsung disaat yang bersamaan.

Dengan demikian, segala bentuk pesan yang ada dan telah tergambarkan tersebut merupakan pencitraan yang mendiskualifikasi kategori kebenaran karena pencitraan merancukan kebenaran (Haryatmoko, 2007: 13). Yang terjadi kemudian hanyalah sebuah rekayasa yang mendorong pencitraan sebagai sebuah kebenaran yang mutlak, sehingga kemudian sulit dibedakan yang mana yang murni realitas, representasi kepalsuan, simulasi ataupun hiperealitas (dalam bahasa Baudrillard). Sebabnya tak lain adalah rekayasa yang terjadi tersebut telah menelusup masuk ke dalam celah-celah nilai, gagasan ataupun opini yang sedang tersampaikan, sehingga interpretasi yang lahir atas pesan ataupun informasi tersebut semakin menjauhkan atau bahkan mengaburkan dari hal yang sebenarnya terjadi di balik informasi tersebut.

Contoh nyata dari informasi yang direkayasa sedemikian rupa tersebut adalah berupa iklan yang mencitrakan atau menawarkan sebuah gambaran yang dalam konteks bahasa iklan biasanya dapat dijelaskan dengan gambaran mental dari sesuatu yang sebenarnya tidak ada (Piliang, 2003: 287), kemudian diada-adakan sebagai sebuah bentuk atau citra yang real dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, menurut Piliang (2003: 287) citra tersebut digunakan untuk mengorganisir relasi konsumsi, serta relasi sosial yang terbentuk di dalam proses konsumsi tersebut (satus sosial, kelas sosial, dan prestise sosial). Sehingga dengan demikian, citra tersebut dengan sendirinya dapat menggambarkan sebuah realitas kehidupan yang mencerminkan kelas atau status dan prestise sosial yang terdapat di dalam masyarakat, atau dengan kata lain (meminjam istilah Marx) citra tersebut merupakan sebuah fetisisme komoditi (commodity fetishisme) yang mencerminkan sebuah hubungan dalam kehidupan sosial.

Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, teknologi citra atau pencitraan menjadi sebuah strategi pemasaran, penjualan atau pengkonsumsian  yang sangat signifikan, terkhusus dalam dunia sosial, ekonomi dan politik. Sebab segala yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut butuh sebuah sarana untuk dicitrakan (atau lebih tepatnya diiklankan) agar tercapai sebuah tujuan yang tepat sasaran. Maka tidak salah jika di dalam sistem periklanan dijumpai konsep-konsep, gagasan, tema atau ide-ide yang dikemas dan ditanamkan pada sebuah produk untuk dijadikan sebagai sebuah memori publik dalam rangka mengendalikan diri (hasrat) mereka (Piliang, 2003: 288).

Sehingga citra akhirnya dijadikan sebagai sebuah instrumen utama dalam menguasai kehidupan dan jiwa manusia modern, yang membentuk dan mengatur tingkah laku setiap orang yang dipengaruhinya. Citra kemudian, dalam masyarakat konsumeris, menjadikan sebuah benda yang tidak berguna menjadi sangat berguna, sebuah benda yang tidak diperlukan menjadi sangat diperlukan dan benda yang aslinya tidak dibutuhkan menjadi sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, citra mengkomunikasikan konsep diri setiap orang yang dipengaruhinya (Piliang, 2003: 288).

Dari sinilah nantinya akan dilihat dalam tulisan ini, bagaimana citra atau pencitraan tersebut menstimulus (atau lebih tepatnya mensimulasi) hasrat setiap masyarakat modern untuk senantiasa terjerat oleh rayuan informasi sosial-politik yang disebarkan oleh media atau iklan social-politik yang terdapat dalam media massa sebagai sebuah model konsumsi social-politik baru, yang kemudian dengan serta merta mengamini kebenarannya. Selain itu juga, akan dilihat seperti apa bentuk dari tahap-tahap pencitraan yang dijelaskan oleh Baudrillard sendiri dalam teori simulasinya dan apa saja sarana yang berperan penting dalam proses pencitraan (simulasi) tersebut dalam kehidupan masyarakat modern. Sebab perlu dipahami bahwa simulasi sendiri, pada pembahasan selanjutnya akan dibahas lebih rinci, merupakan citra tanpa referensi atau suatu bentuk dari simulakrum yang berujung pada sebuah hiperealitas yang dikonsumsi oleh publik yang pada akhirnya menghasilkan implikasi yang berupa absurditas ganda.

 

  1. B.     Sekilas Tentang Kehidupan, Karya-karya dan Pengaruh Serta yang Mempengaruhi Pemikiran Jean Baudrillard

Jean Baudrillard lahir di Reims, Prancis pada tahun 1929. Dibesarkan dalam kelas menengah-bawah (ayah dan ibunya dari kalangan petani dan pegawai/birokrasi daerah). Baudrillard adalah orang pertama dari keluarganya yang bisa melanjutkan studi lebih tinggi dari sekadar baccalauréat (istilah bahasa Perancis untuk SMA). Meski berharap masuk ke dalam École Normale Superieure (tempat banyak cendekiawan Prancis belajar), ia sempat terjerumus belajar sastra Jerman di universitas La Sarbonne di Paris, dan pekerjaan pertamanya adalah guru SMA untuk mata pelajaran bahasa Jerman (Debrix, 2010: 71).

Publikasi pertama karya Baudrillard adalah tinjauan dan terjemahan atas karya-karya Peter Weiss dan Bertolt Brecht. Kemudian dengan bantuan Henri Lefebvre dan Rolan Barthes, ketertarikan Baudrillard mulai bergeser dari bahasa ke teori sosiologis (Debrix, 2010: 71-72). Dari sinilah bisa dilihat bagaimana pengaruh kedua tokoh tersebut kemudian mempengaruhi pemikiran-pemikiran awal dari Baudrillard sendiri, terkhusus pada ketertarikannya ke dalam wacana-wacana ilmu sosial yang di masa yang akan datang dalam hidupnya menjadi karya-karyanya yang sangat monumental, khususnya dalam ilmu sosial kritis. Sejak menggeluti dunia sosiologis tersebut, ia pun mulai mengajar sosiologi di University of Nanterre (dekat Paris) pada tahun 1966 (Debrix, 2010: 72).

Pengaruh sosiologi dalam pemikirannya tersebut, dapat dilihat dalam beberapa karya-karya awalnya (meskipun lebih tepat dikategorikan sebagai karya sosiologis-filosofis karena sangat didorong oleh sebuah hasrat yang terdapat dalam dirinya untuk melampaui teori marxisme konvensional) seperti: the system of objects (1968/1996), the consumer society (1970/1998), for a critique of the political economy of the sign (1970/1981). Niat awalnya adalah menyediakan analisis kritis berkelanjutan atas budaya kontemporer yang akan melepaskan penekanan kepentingan konseptual atas nilai guna dan produksi dan menyoroti peran representasi, sistem tanda dan signifikasi objektif (Debrix, 2010: 72).

Dalam For A Critique of The Political Economy of The Sign, menurut Hegarty (2004: 24) Baudrillard kelihatan mulai menjauh dari model analisis marxis dengan cara mengembangkan teori signifikasi, daya guna dan representasi yang menggabungkan kritik politik-ekonomi dengan salah satu tanda untuk menjalin sebuah kritik yang dapat berbicara pada ekonomi-politik umum. Pandangan dari Hegarty tersebut tercermin dari penjelasan Baudrillard (1981: 113) yang mengatakan bahwa saat proses produksi dan sistemasi nilai tukar ekonomi digambarkan sebagai suatu hal yang penting, maka sebuah proses yang sama-sama digeneralisasi secara umum kemudian telah terabaikan, hal tersebut dikarenakan transmutasi nilai tukar ekonomi menjadi nilai tukar tanda.

Menurut Mike Gane dalam  Debrix (2010: 72), pencarian Baudrillard pada era 1960-an atas produksi ekonomi-politik tanda sudah menujukkan bakatnya untuk berpikir di luar struktur dan kategorisasi. Hal ini jelas menandai bahwa usaha intelektual awal dari Baudrillard sendiri sudah sangat dipengaruhi oleh disposisi untuk mendorong eksplorasi kritis terhadap ekses dari pihak-pihak yang cenderung radikal dalam setiap sistem tanda, pemaknaan atau sebuah nilai. Jelas bahwa hal ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dari Roland Barthes dan Henri Lefebvre dalam masa-masa awal pemikirannya yang cenderung mengarah pada sebuah sistem tanda.

Selanjutnya pada fase kedua pemikirannya, Baudrillard sangatlah dipengaruhi oleh Georges Bataille tentang accursed share dan Marcel Mauss tentang konsumsi objek sebagai kurban persembahan (Debrix, 2010: 72). Hal tersebut tercermin dalam karyanya Symbolic Exchange And Death (1988: 119) yang menyatakan bahwa simbol-simbol yang ada (dalam kehidupan social, ekonomi dan politik) masih menghantui institusi-institusi sosial modern sebagai prospek bagi kematian mereka sendiri, namun hal tersebut hanyalah memori obsesif yang berupa permintaan (demand) yang tak henti-hentinya ditekan oleh hukum nilai. Hal inilah mungkin yang menjadi penekanan Baudrillard mengapa simbol-simbol yang ada tersebut sangat sulit untuk dikembalikan ke dalam sebuah sistem sosial yang semestinya, karena menurutnya simbol-simbol tersebut menunjukkan fluktuasi yang semakin meningkatkan suatu kesamaran dalam dunia sosial (Baudrillard, 1988: 120).

Implikasi yang dihasilkan dari pemikirannya tersebut adalah sebuah pandangan atau konsep dimana masyarakat dan budaya modern telah diambil alih oleh logika nilai dan logika pertukaran. Yang mana keduanya adalah menyangkut tentang subjek: menciptakan subjek, menjaga subjek, dan mempertahankan subjek. Objeknya kemudian ditiadakan atau ditidakpastikan sebagai sesuatu yang harus dimiliki, dikumpulkan, atau diikat oleh subjek (Debrix, 2010: 72). Ketidakpastian semacam ini adalah hasil realita sehari-hari yang telah ditelan oleh struktur, sistem dan model produksi, representasi, dan signifikasi.

Apa yang disampaikan diatas, jelas mengacu pada pendapat dari Baudrillard (1988) tentang penyerapan total pengolahan ulang prinsip realitas dalam sistem nilai dan sistem pemaknaan sebagai suatu ‘hyperreality’ dan ‘simulation’. Dalam kedua konteks tersebut,  the symbolic dan accursed share-nya tidak mempunyai pilihan lain kecuali mewujudkan diri mereka sebagai realitas yang tersimulasi (Debrix, 2010: 73). Namun karena simulasi justru tentang ketidakpastian dan ketidakmenentuan, maka tantangan terbesarnya adalah kemungkinan tidak akan pernah bisanya dibedakan antara yang benar-benar real dan yang hypereal yang berasal dari model atau kode-kode yang dominan.

Pandangan-pandangan diataslah yang kemudian sangat mempengaruhi dan tercermin dalam serangkaian karya-karya Baudrillard selanjutnya, seperti: Forget Foucault (1977/1987); Seduction (1979/1990); Simulacra and Simulation (1981/1983); Fatal Strategies (1983/1990); America (1986/1988); Cool Memories (1987/1990); The Ecstasy of Communication (1988); The Gulf War Did Not Take Place (1991/1995); dan The Illusion of The End (1992/1994), serta beberapa karyanya kemudian sebelum wafatnya, yang penulis belum dapatkan.

Tulisan-tulisan atau karya-karya Baudrillard diatas, merupakan karya-karya yang menegangkan sekaligus menjemukan, menyenangkan sekaligus mengesalkan, membebaskan sekaligus menakutkan atau menakut-nakuti. Sehingga dengan demikian, karya-karyanya tersebut senantiasa menggelorakan secara terus-menerus antara realitas dan ironi, tindakan yang tak masuk akal dan ilusi yang brilian, mobilisasi dan ketidakpedulian, kemungkinan yang transformatif dan fatalisme telanjang, serta kepastian intelektual dan ketidakpastian yang radikal. Mungkin bagi kebanyakan orang, terkhusus pada para pemikir atau komentator yang tidak senang atau kontra dengan pandangan-pandangannya dan terlalu berfikir negatif dan cendrung berlebihan, pemikiran Baudrillard merupakan sebuah ancaman bagi pemikiran-pemikiran yang telah mapan, sebab dapat menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi sebuah sistem sosial, ekonomi dan politik yang sedang dibangun dalam konteks dunia modern saat ini, yang sangat sarat dengan arena simulasi dan hiperalitas serta segala macam bentuk pencitraan kehidupan masyarakat modern yang termasuk di dalamnya.

 

  1. C.    Pencitraan Sebagai Simulasi dalam Kehidupan Sosial-Politik Kontemporer

Keberadaan media komunikasi dan informasi yang semakin canggih dalam kehidupan masyarakat modern, pada dasarnya membawa sebuah implikasi yang mempengaruhi corak kehidupan masyarakat tersebut. Sebab melalui media komunikasi dan informasi yang ada tersebut, segala macam bentuk citra akan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat sedang diupayakan untuk direpresentasikan. Namun di sisi lain citra yang berusaha direpresentasikan tersebut seringkali melampaui realitas dalam kehidupan manusia (atau dalam bahasa Baudrillard terjadi hyperreality). Sehingga pada titik tertentu, masyarakat modern merasa tersihir dengan adanya beraneka macam bentuk citra yang dihadapkan dihadapan mereka, yang dengan serta merta mengamini kebenaran sihir yang diberikan atau direpresentasikan oleh citra tersebut.

Hal seperti diatas sejatinya telah mengarahkan masyarakat modern kepada sebuah pandangan yang absurd, yang mana masyarakat tidak lagi dapat membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, serta yang mana yang benar-benar real dan yang mana yang hanya berupa rekayasa atau hanya sekedar sebagai sebuah issu atau wacana. Akhirnya masyarakat pun terjebak dalam sebuah citra (pencitraan) yang berlebihan akan realitas (hiperrealitas). Dalam hal ini, Baudrillard (1983) pun berkesimpulan bahwa dalam dunia hiperealitas, kesemuan dianggap lebih nyata ketimbang kenyataan, dan kepalsuan dianggap lebih benar dari pada sebuah kebenaran. Issu atau opini lebih dipercaya ketimbang sebuah informasi, bahkan rumor dianggap lebih benar daripada suatu hal yang kebenarannya adalah sesuatu yang telah terbukti.

Hal yang sama pun terjadi dalam dunia social-politik, segala hal yang dicitrakan kepada masyarakat dengan sendirinya dipercayai sebagai sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Padahal, jika dicermati lebih mendalam, kebanyakan citra yang tergambar dalam dunia social-politik seringkali dibungkus oleh topeng-topeng ajaib yang sering dikatakan sebagai sebuah iklan yang informatif atas sebuah pencitraan social ataupun politik. Penopengan informasi serta pelacuran citra yang semacam inilah yang pernah terjadi dan mewarnai kehidupan komunikasi politik pada era orde baru dan mungkin juga era reformasi sekarang ini (Piliang, 2005: 206).

Persoalan seperti diatas merupakan sebuah wujud atau model dari simulasi atas realitas, yang mana memanipulasi segala bentuk citra (melaui pencitraan) agar didapatkan sebuah legitimasi atas kekuasaan dalam kehidpan social-politik yang dikehendaki. Tentu saja hal tersebut bertujuan untuk tercapainya sebuah dominasi kekuasaan (meminjam istilah Bourdieu) dalam konteks kehidupan social-politik. Sehingga apa yang tergambar dalam citra tersebut (melaui proses simulasi yang dilakukan) dapat mengarahkan konstituen untuk lebih percaya terhadap apa yang sedang dicitrakan dihadapan mereka sebagai sebuah realitas.

Dari pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa sejatinya sebuah pencitraan merupakan bagian atau salah satu model dari simulasi yang dimaksudkan oleh Baudrillard. Sebagaimana yang juga dinyatakan oleh Yasraf Amir Piliang (2003: 134) bahwa simulasi adalah citra tanpa referensi (suatu simulacrum). Simulakrum sendiri dapat dipahami sebagai sebuah cara pemenuhan kebutuhan masyarakat modern atas tanda (Piliang, 2003: 134), atau penampakan yang menyatakan diri sebagai realitas (Petit Robert dalam Haryatmoko, 2010: 23). Baudrillard (1983) sendiri menggunakan simulasi untuk membandingkan sebuah model dengan realitas, yang mana hal tersebut dilakukan atau dibuat berdasarkan hasil acak dari model yang dibandingkan (atau lebih tepatnya direpresentasikan) dengan realitas itu sendiri.

Untuk itu, Baudrillard dalam karyanya simulations (1983:11) menjelaskan empat tahap citra (pencitraan), yakni:

–          It is the reflection of a basic reality

–          It masks and perverts a basic reality

–          It masks the absence of a basic reality

–          It bears no relation to any reality. Whatever: it is its own pure simulacrum.

 

Dalam penjelasan selanjutnya mengenai tahap pencitraan ini, Baudrillard (1983: 11-12) menjelaskan:

In the first case, the image is a good appearance – the representation is of the order of sacrament. In the second, it is an evil appearance – of the order of malefice. In the third, it plays at being an appearance – it is of the order of sorcery. In the fourth, it is no longer in the order of appearance at all, but of simulation.

 

Tahap-tahap yang dijelaskan oleh Baudrillard diatas, jelas menunjukkan bahwa citra yang sampai pada masyarakat modern telah mensimulasi (atau lebih tepatnya memanipulasi) pandangan masyarakat itu sendiri atas realitas yang terjadi di sekitarnya. Sehingga jika dilihat lagi tahapan-tahapan diatas, masyarakat sejatinya sedang mengalami proses disimulasi dalam persoalan tersebut. Yang mana masyarakat modern berada pada posisi tahapan citra yang kedua, dimana citra berusaha menyembunyikan dan menyimpangkan realitas. Jelas hal ini mengarahkan masyarakat modern ke dalam sebuah situasi yang hiperreal (tahap ke empat), yang sarat dan dipenuhi dengan simulakrum-simulakrum yang memanipulasi.

Dalam karyanya, Haryatmoko (2007: 33 dan 2010: 24) juga memberikan penjelasan yang menarik tentang tahapan pencitraan oleh Baudrillard ini. Menurutnya, pada tahap pertama, citra merupakan representasi ketika citra menjadi cermin realitas. Pada tahap kedua, ideologi dipahami ketika citra menyembunyikan dan memberi gambar yang salah akan realitas. Pada tahap ketiga, citra menyembunyikan bahwa tidak ada realitas. Lalu citra bermain menjadi penampakannya, akhirnya citra menutupi tidak adanya dasar atas realitas. Pada tahap keeempat, citra tidak ada hubungannya sama sekali dengan realitas apapun, ia hanya menyerupai dirinya, atau dengan kata lain sebagai sebuah simulasi.

Selanjutnya, dari proses tahapan diatas, sejatinya mengarahkan pada suatu implosi yakni proses kemunduran social membawa ke hancurnya batas-batas: ledakan makna dalam media dan ledakan media dan social ke dalam massa, yang pada akhirnya mengarahkan pada hal yang membosankan, menjenuhkan atau bahkan membingungkan (Haryatmoko, 2013). Hal tersebut, dalam bahasa Baudrillard (1983: 57) dikatakan sebagai awal mula dari proses simulasi secara keseluruhan. Karena makna tidak lagi dapat dibedakan, yang mana yang bermakna positif dan yang mana yang bermakna negatif, yang pada akhirnya terbentur pada kejenuhan atau kegamangan dalam pemaknaan pada ranah kehidupan social.

Tanda pun hanya dimaknai sebatas sebagai sebuah petanda, bukan sebagai sebuah penanda. Sebabnya karena tanda yang dimaknai bukan atau tidak lagi berkaitan dengan realitas. Menurut Baudrillard (1983:12), hal tersebut dikarenakan terjadi pengembangbiakan mitos-mitos (dalam tanda tersebut) akan asal-usul (origin) dan tanda realitas, kebenaran pun hanya sebatas objektifitas dan keaslian yang kedua (second hand).

Segala proses yang terjadi diatas (simulasi atau pencitraan), kemudian berujung pada sebuah absurditas ganda yang dikonsumsi oleh public sebagai sebuah kebenaran, yang mana pada satu sisi berdampak positif dan disisi lain berdampak negatif. Akhirnya yang berlangsung pun bukan lagi representasi atas yang real, melainkan penciptaan yang hiperreal (Haryatmoko, 2010: 23).  Bahkan yang lebih buruk lagi proses tersebut membangkitkan secara artificial system tanda karena tanda merupakan materi yang lebih muda dibentuk dari pada makna, bukan lagi masalah imitasi atau reduplikasi dan bukan pula parodi, tetapi masalah menggantikan tanda-tanda yang real sebagai yang real itu sendiri (Haryatmoko, 2010: 24), yang menghapus segala macam bentuk acuan atas realitas.

Dengan kata lain, simulasi atau pencitraan tersebut dengan sendirinya mengawali sebuah era baru dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya dalam kehidupan social-politiknya, yakni era yang disebut oleh Baudrillard (1983) sebagai era hiperrealitas. Dimana simulasi dijadikan sebagai sebuah instrument operasional dalam menanamkan sebuah kesemuan dalam realitas social-politik masyarakat modern. Hal ini jelas dapat dilihat dari atau ditandai dengan hilangnya petanda dan metafisika representasi, runtuhnya ideology dan bangkrutnya realitas itu sendiri, yang diambil alih oleh duplikasi dari dunia nostalgia dan fantasi (Piliang, 2003: 135). Dalam kacamata Baudrillard (1983: 142) dikatakan bahwa hiperrealitas pun menjadi realitas pengganti realitas, pemujaan (fetish) objek yang hilang bukan lagi objek representasi, melainkan ekstase penyangkalan dan pemusnahan terhadap ritualnya sendiri (realitas).

 

  1. D.    Media Sebagai Sarana Pencitraan

Peran media yang sangat dominan dalam pembentukan opini public, tidak bisa diabaikan begitu saja, terkhusus dalam persoalan pencitraan pada kehidupan social-politik kontemporer. Hal ini dikarenakan sarana yang paling tepat untuk digunakan di tengah derasnya arus perkembangan teknologi saat ini adalah media, dan media pula satu-satunya yang sangat dipercayai oleh public sebagai penyampai berita atau setidaknya yang paling representatif dalam menyampaikan keadaan yang terjadi di sekitar kehidupan masyarakat. Jelas hal ini disatu sisi menimbulkan sebuah dilema yang besar dalam kehidupan social masyarakat, karena mereka sangat percaya terhadap apa yang disampaikan oleh media. Begitupun juga sebaliknya, juga menjadi sebuah dilema terhadap objektifitas media, karena kebanyakan media dimiliki oleh kalangan pengusaha (sekaligus politisi), yang tentunya berorientasi pada keuntungan pribadi semata (tentang daftar pemilik dan group media massa tersebut, lihat majalah Balairung edisi 47/XXVII/Desember 2012 hal. 6 dan 37). Akhirnya media pun dengan sendirinya menciptakan simulasi atau pencitraan demi kelangsungan kepentingan pemiliknya tersebut.

Sejatinya pencitraan melalui media, jika dilihat dari kacamata Baudrillard (1983: 11), sedang mendiskualifikasi kategori kebenaran (yang hanya memberikan tanda untuk dikonsumsi), sehingga tidak ada lagi pembedaan antara realitas, representasi, simulasi, kepalsuan dan hiperrealitas. Pencitraan yang dimainkan media pun dengan sendirinya dianggap sebagai sebuah kenyataan yang benar-benar terjadi. Padahal dalam hal ini, media sedang menjalankan simulasi yang seakan-akan nyata, dimana realitas berlalu begitu saja seakan-akan hanya representasi atau simulasi (Haryatmoko, 2010: 33).

Hal inilah yang kemudian menjadi konsumsi publik yang menghasilkan absurditas ganda yang memiliki dua implikasi, positif dan negative. Dari sisi positif, publik menjadi lebih kritis dan lebih jeli dalam melihat atau merespon setiap tayangan yang ditayangkan oleh media. Namun dari sisi negatifnya, publik menjadi lebih hedonis dan apatis terhadap realitasnya. Sehingga ketika terjadi sebuah peristiwa atau bencana di tempat lain, seseorang hanya bisa merasakan atau turut bersimpati pada saat itu saja tanpa ada bekas di masa yang kan datang, atau justru sebaliknya, merasa bersyukur karena bencana tersebut tidak menimpa dirinya dan melupakan atau mengenyampingkan kepedihan yang dirasakan oleh orang lain yang sedang mengalami peristiwa atau bencana tersebut.

Dalam hal ini, menurut Haryatmoko (2007: 35), media sebetulnya punya kesempatan mempengaruhi masyarakat dengan menanamkan kebebasan dan inisiatif, tetapi media justru semakin membuat pembaca atau audience tergantung dan kompulsif. Apalagi logika pasar yang bermain dalam media juga sangat berperan besar dalam mempengaruhi setiap content atau isi tayangan atau rubrik dalam media, sehingga yang dihasilkan kemudian adalah komersialisasi gaya hidup dan individualisasi yang tak terkontrol yang mengarahkan pada sebuah penanaman sebuah ideology yang cukup serius, yakni ideology pasar. Olehnya itu sangat sulit bagi media untuk keluar dari logika pasar tersebut dan membentuk pikiran kritis dan penilain yang refleksif dan objektif.

Selain itu, pencitraan melalui media juga memiliki kecenderungan hanya sebatas menjajakan tanda (Haryatmoko, 2010: 267), yang menghilangkan representasi dari kenyataan. Pada akhirnya masyarakat pun didorong untuk mengkonsumsi tanda yang dijamin benar-benar merupakan representasi dari yang real, yang menghantarkan pada rasa penasaran dari pembaca ataupun audience, bukan pada persamaan kepentingan yang dimiliki oleh keduanya. Efek dari model ini (pencitraan melalui media) adalah pemiskinan komunikasi yang hanya menjadi dan dimaknai sebatas tanda semata (Haryatmoko, 2010: 266), dimana setiap informasi dan komunikasi dibuat aktual dan berlebihan, yang pada akhirnya sampai pada melampaui kebenaran, realitas dan objektifitas, atau dalam terminologi Baudrillard sebagai hiperrealitas.

Hal diatas sejatinya semakin diperparah lagi dengan adanya ‘logika waktu pendek’ (meminjam istilah Lipovetsky: short-term logic) yang dimainkan oleh media. Yang mana apa yang disampaikan oleh media lebih mementingkan kecepatan ketimbang ketepatan atau keakuratan berita, sehingga kemudian lahirlah tayangan-tayangan siaran langsung (live) dari tempat kejadian (khususnya dalam media elektronik) yang seolah merepresentasikan atau menggambarkan situasi yang sedang terjadi di lokasi kejadian tersebut. Hal-hal semacam inilah yang selama ini menjadi godaan terbesar yang selalu menggangu media, yang dalam pandangan para awaknya, lebih baik segera menyampaikan informasi kepada public, baru kemudian dicek, daripada basi atau sudah disampaikan lebih dulu oleh media lain (Haryatmoko, 2007: 39). Bentuk-bentuk semacam inilah mungkin yang dapat dikategorikan sebagai mimetisme (meminjam istilah Ramonet dalam Haryatmoko, 2007: 22) yang sedang berlangsung dalam media hari ini, dimana para pelaku media ditumbuhi semacam ‘mental ikut-ikutan’ terhadap media lain (khususnya yang dianggap dapat menjadi media acuan) yang sedang mewacanakan atau mewartakan sesuatu peristiwa atau kejadian yang dianggap penting untuk disampaikan ke hadapan public.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

Baudrillard, Jean, 1981, For a Critique of The Political Economy of The Sign, Telos Press, St. Louis, USA.

__________, 1983, Simulations, Semiotext(e), New York, USA.

__________, 1988, Symbolic Exchange and Death, dalam Jean Baudrillard: Selected Writings, Mark Foster (Ed.), Stanford University Press, Standford.

Debrix, François, 2010, Jean Baudrillard, dalam Teori-Teori Kritis; Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional, Jenny Edkins dan Nick Vaughan-Williams (Ed.), dialihbahasakan oleh Teguh Wahyu Utomo, Pustaka Baca!, Yogyakarta.

Debrix, François, 2009, Jean Baudrillard, dalam Edkins, Jenny dan Vaughan-Williams, Nick (Ed.), Critical Theorists and International Relations, Routledge, USA.

Haryatmoko, 2007, Etika Komunikasi, Kanisius, Yogyakarta.

__________, 2010, Dominasi Penuh Muslihat; Akar Kekerasan dan Diskriminasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

__________, 2013, Materi Pada Perkuliahan Tentang Jean Baudrillard, Program Master Ilmu Filsafat UGM, Yogyakarta.

Hegarty, Paul, 2004, Jean Baudrillard: Live Theory, Continuum, London.

Majalah Balairung edisi 47/XXVII/Desember 2012.

Piliang, Yasraf Amir, 2003, Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna, Jalasutra, Bandung.

__________, 2005, Transpolitika: Dinamika Politik di Dalam Era Virtualitas, Jalasutra, Yogyakarta & Bandung.

Internet Sebagai Candu

INTERNET SEBAGAI CANDU: SEBUAH ANALISIS KRITIS TERHADAP FENOMENA KEBERADAAN INTERNET SEBAGAI SARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

 

Oleh : Makmum Lucifer

 

  1. A.    Pengantar

Dalam satu dekade ini, kehidupan manusia telah dirasuki semacam sebuah budaya baru dalam kehidupannya. Utamanya dalam urusan lifestyle yang sudah cenderung dijadikan sebagai sebuah kebutuhan primer dan bukan lagi sebagai kebutuhan sekunder. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, manusia pun kemudian dimanjakan oleh adanya inovasi dalam teknologi untuk mengakses setiap arus informasi yang sedang berkembang di belahan dunia lain yang disebut sebagai internet.

Internet pun kemudian menjadi sebuah gejala fenomena tersendiri dalam kehidupan manusia, khususnya dalam ruang kebudayaan dan mentalitas masyarakat yang terkena dampak, baik positif maupun negatif, dari adanya teknologi internet tersebut. Dengan serta merta pun dapat ditemui, bagaimana menjamurnya usaha warnet hampir di setiap tempat yang terjangkau oleh layanan teknologi internet tersebut. Bahkan di kota-kota besar dan metropolitan yang masyarakatnya sangat kosmopolitan dan cukup egaliter, hal-hal semacam warung kopi atau warung-warung lainnya yang tersebar baik itu di pinggiran jalan protokol ataupun dalam lorong-lorng sempit, sangat mudah ditemui adanya fasilitas wi-fi  (wireless fidelity) di setiap warung-warung tersebut, apalagi jika warung tersebut menjadi sebuah tempat tongkrongan, baik itu anak muda maupun dari berbagai lintas generasi ataupun lintas strata sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa teknologi internet sebagai sebuah media yang membawa sebuah pesan, sebagaimana yang dikatakan oleh McLuhan dalam Baudrillard (2004: 152) bahwa media adalah pesan, yang mengarah pada sebuah pola konsumsi yang terus berputar dan melahirkan pesan-pesan baru, yang mana pesan tersebut dimaknai sebagai sebuah hal yang mesti untuk dikonsumsi.

Selain hal tersebut, fenomena-fenomena fasilitas dari teknologi internet berupa wifi tadi, bukan hanya bisa ditemui di warung-warung, tapi juga bisa ditemui di setiap kompleks perkantoran baik negeri maupun swasta ataupun sarana-sarana publik lainnya seperti sekolah ataupun kampus dan lain sebagainya. Hal yang sama pula dapat dijumpai di berbagai ruang publik yang ada.

Tentunya hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan setiap akses informasi dan komunikasi yang berhubungan dengan pekerjaan atau apapun yang bersangkutan dengan hal-hal publik, dapat dengan segera diketahui ataupun dibagikan, yang dengan sendirinya setiap masalah yang timbul kemudian dapat terselesaikan dengan  mudah. Namun hal tersebut, jika diperhatikan lebih jauh, sejatinya menimbulkan sebuah fenomena negatif dalam kehidupan manusia, yang arahnya tertuju pada sebuah “candu baru” yang, disadari ataupun tidak, membawa dampak bagi kehidupan manusia modern ke dalam sebuah sistem konsumsi baru, yang sulit untuk dilepaskan dari kehidupan modern seperti saat ini. Sehingga menjadi benar apa yang telah diramalkan oleh Baudrillard (2004) bahwa media (dalam hal ini teknologi internet sebagai sebuah sarana informasi dan komunikasi modern) merupakan sebuah alat konsumsi baru yang berupa aktifitas permainan yang dipenuhi dengan manipulasi abstrak dan kepuasan semu atas mode dalam masyarakat konsumeris.

Mengapa dikatakan efek tersebut sebagai sebuah ‘candu’ yang cenderung pada sesuatu yang negatif? Karena teknologi internet, dalam penggunaannya, telah menggeser fungsi komunikasi dan informasi itu sendiri, yang semestinya digunakan untuk kemajuan kehidupan manusia, justru diselewengkan ke dalam hal-hal yang sifatnya sangat naif dan tak masuk akal, yakni sebuah gaya hidup baru yang mesti ada dalam kehidupan masyarakat modern. Yang penting dicatat dalam persoalan ini, ketika teknologi internet ini kemudian menjadi candu dalam masyarakat modern, hal-hal seperti komunikasi sosial atau silaturahmi secara langsung, budaya dan beberapa nilai-nilai sosiologis serta filosofis dalam masyarakat akan hilang. Bahkan hal tersebut akan menjadi sesuatu yang tidak mustahil lagi, dikarenakan fungsi sosial dari komunikasi itu sendiri menjadi tidak berguna lagi.

Semisal bisa dapat dilihat, maraknya media-media sosial online yang digemari oleh lintas generasi, menjadikan hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting dan juga telah menjadi sebuah kebutuhan yang primer. Sehingga ketika seseorang tidak memiliki sebuah account media sosial yang difasilitasi oleh teknologi internet, orang tersebut akan dicap sebagai orang yang ketinggalan zaman, gaptek, tidak gaul atau bahkan tidak memiliki rasa sosial yang tinggi terhadap kolega-koleganya. Sehingga dalam hal ini, apa yang dikatakan oleh Jacques Ellul dalam van Bossche (2013) bahwa kehidupan manusia semakin terdeterminasi oleh ciptaan mereka sendiri, menjadi sebuah hal yang tak mustahil.

Padahal jika ingin menyadarinya dengan seksama, hal-hal yang demikian, sekali lagi, telah menghapus budaya silaturrahmi atau tatap muka secara langsung yang menjadi budaya yang khas dan sangat dihormati oleh masyarakat. Sehingga, menurut hemat penulis, hal-hal yang demikian dengan serta merta mengarahkan masyarakat kepada kehidupan yang sangat individualis serta mulai menggeser sebuah term dasar manusia yakni sebagai makhluk sosial.

Jika hal ini kemudian terus berlanjut (teknologi internet menjadi candu yang negatif dalam kehidupan), apa yang dikatakan oleh Thomas Khun tentang paradigma sebagai sebuah konsensus dalam pengetahuan manusia, akan menjadi sebuah kebenaran yang mutlak dalam masyarakat modern. Sebabnya tak lain adalah adanya kesepakatan dalam masyarakat berteknologi yang menjadikan teknologi internet sebagai sebuah paradigma baru yang memiliki kekuatan dalam merubah pola pikir dan perilaku ummat manusia.

Selain itu, dapat pula dikatakan bahwa ada semacam sebuah kesepakatan dalam pengetahuan manusia yang menghalangi sebuah pengetahuan yang berupa paradigma (bisa dikatakan secara eksplisit seperti itu) yang mengelilingi kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga teknologi internet ini kemudian dapat dikategorikan, ketika ia menjadi candu, sebagai sebuah paradigma yang tidak rasional dalam kehidupan manusia. Bahkan yang lebih parah lagi, kebiasaan ‘berseluncur’ di dunia maya melalui teknologi internet ini, pada titik tertentu telah menjadi habitus (meminjam instilah Bourdieu) dalam masyarakat modern, yang tentunya arah dari hal tersebut adalah munculnya teknologi internet sebagai sebuah ‘candu’ baru dalam pola konsumsi kehidupan masyarakat modern.

Untuk itu penting untuk kembali merefleksikan keberadaan dan fungsi sejati dari teknologi internet itu sendiri dan tekhnologi modern secara umum dalam kehidupan keseharian manusia. Sebab jika tidak demikian maka keberadaan manusia sebagai sebuah individu yang kolektif, perlahan akan bergeser ke arah yang semakin tidak menentu dan akan semakin memperjelas degradasi yang terjadi dalam moralitas individu yang dimilikinya, terutama dalam menjaga harmonisasi dalam hubungan antar individu.

Namun, perlu dicatat, bahwa bukan berarti manusia mesti menjauhi teknologi internet ini. Sebab yang demikian itu juga merupakan sebuah hal yang penting, utamanya dalam mengakses informasi yang saat ini serba digital. Asalkan pemanfaatannya tersebut tepat guna dan dengan porsi yang secukupnya.

 

  1. B.     Analisis Kritis Terhadap Keberadaan Teknologi Internet sebagai Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi Modern

Teknologi internet sebagai sebuah implikasi dari perkembangan dan inovasi teknologi dalam dunia informasi dan komunikasi, yang menjelma menjadi sebuah ‘alat’ baru dalam teknologi yang dimanfaatkan oleh manusia dalam memperoleh informasi di sekitarnya serta dalam kehidupan kesehariannya dan melakukan hubungan komunikasi antar individu yang satu dengan individu yang lainnya, telah menjadi sesuatu yang bukan lagi baru dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Diawali dengan lahirnya komputer di era 1960-an, maka dalam perkembangan selanjutnya teknologi internet pun lahir sebagai sebuah jawaban atas fenomena komunikasi dan informasi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia modern.

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan individu-individu yang lain sebagai bentuk dari eksistensi dirinya dalam lingkungan dimana ia berada. Untuk itu, sangatlah diperlukan komunikasi yang terjalin dua arah antara individu-individu tersebut, dalam bahasa Habermas (2009) agar tercipta sebuah ruang publik yang adil dan setara tanpa sekat pembatas dalam lingkungannya. Begitupun juga dengan persoalan-persoalan yang terjadi di sekelilingnya, mesti diketahui oleh individu-ndividu lain di sekitarnya, agar kolektifitas dalam masyarakat tersebut tetap terjaga sebagaimana mestinya.

Informasi dan komunikasi yang demikian menjadi sangat penting dan memiliki jangkauan yang cukup luas, utamanya dalam konteks kekinian dalam masyarakat modern. Dimana masyarakat modern saat ini identik dengan kesibukan dan individualitas kehidupannya, namun juga tidak dengan serta merta melepaskan atau melupakan unsur kolektifitas dirinya ketika kembali ke dalam masyarakatnya. Sehingga dalam persoalan ini, kemudian dibutuhkan sebuah sarana atau alat untuk menggali atau mendapatkan informasi yang lebih cepat dan instan, agar setiap kejadian yang terjadi tidak terlewatkan begitu saja.

Dalam hal ini kemudian teknologi internet lahir sebagai sebuah jawaban atas persoalan tersebut, yang kemudian meretas batas-batas ruang dan waktu yang melingkupi kehidupan manusia. Teknologi internet ini kemudian berkembang menjadi sebuah teknologi baru yang sangat memudahkan manusia mengakses setiap arus informasi yang terjadi disekitarnya. Selain itu teknologi internet ini pun, dalam perkembangannya dapat dijadikan sebagai sebuah alat komunikasi sosial, yang bahkan menghapus sekat-sekat pembatas yang membatasi individu yang satu dengan individu yang lain.

Namun, dengan terhapusnya sekat-sekat pembatas diantara manusia tersebut, keberadaan teknologi internet dalam konteks kekinian kemudian dengan serta merta merubah pola komunikasi dan pergaulan manusia modern yang cukup hanya melalui dunia maya saja. Hal ini sejatinya mendistorsi dan mengaborsi hakikat keberadaan teknologi internet itu sendiri sebagai alat atau sarana informasi dan komunikasi modern. Sehingga dengan sendirinya manusia pun kemudian mengalami determinasi (sebagaimana yang dikatakan oleh Ellul dalam van Bossche, 2013: 5-6 dan 10) yang cukup mendalam dalam persoalan ini.

Mengapa terdeterminasi? Sebab melalui teknologi internet manusia dipengaruhi oleh ide dan fantasi yang sangat berlebihan, sehingga pada akhirnya semakin menjauh dari hakikatnya sebagai manusia. Apa yang dibawa oleh teknologi internet melalui pesan dan gambar-gambarnya lewat organisasi tekniknya adalah sebuah ideology, yang dalam kacamata Baudrillard (2004: 154) disebutkan sebagai sebuah dunia yang bisa divisualkan dengan baik. Sehingga menurutnya, pesan dan gambar-gambar tersebut membawa ideologi dari semua kekuatan sistem pembacaan menjadi sistem tanda.

Selain hal di atas, ada juga hal menarik dalam melihat fenomena keberadaan teknologi internet ini dalam konteks masyarakat modern. Hal tersebut adalah teknologi internet sebagai salah satu jenis media semakin kehilangan ruh atau fungsi dasarnya sebagai alat penyampai informasi dan alat komunikasi publik. Kehilangan fungsi dasar yang terjadi tersebut berupa komersialisasi pesan-pesan yang tergambar di dalamnya. Sehingga pada akhirnya dinamisme komersial seakan menjadi kekuatan dominan penentu makna pesan dan keindahan (Haryatmoko, 2007: 9), terkhusus pada citra yang tergambar dalam media komunikasi kekinian (internet).

Logika pasar pun dengan serta merta masuk ke dalamnya dan mengarahkan pengorganisasian sistem informasi dan komunikasi yang termasuk di dalamnya. Sebabnya tak lain adalah banyak pimpinan media yang berasal dari dunia perusahaan yang mau membenarkan logika pasar tersebut (Haryatmoko, 2007: 9). Sehingga peran media dalam memberikan citra yang baik kepada khalayak umum pun semakin kabur karena hal tersebut bisa dipesan berdasarkan pembayaran atau penawaran tertinggi yang bisa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang menginginkan sebuah pencitraan yang baik bagi dirinya ataupun kelompoknya. Dalam hal inilah kemudian teknologi internet (dan media secara umum) menjadi sebuah candu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern.

Dengan demikian, dalam hal ini, segala bentuk pesan yang ada dan telah tergambarkan dalam teknologi internet tersebut, merupakan bentuk pencitraan yang mendiskualifikasi kategori kebenaran karena pencitraan merancukan kebenaran (Haryatmoko, 2007: 13). Yang terjadi kemudian hanyalah sebuah rekayasa yang mendorong konsumsi atas citra yang tergambar dalam pesan-pesan dalam teknologi internet tersebut sebagai sebuah kebenaran yang mutlak, sehingga kemudian sulit dibedakan yang mana yang murni realitas, representasi kepalsuan, simulasi ataupun hiperealitas (dalam bahasa Baudrillard). Sebabnya tak lain adalah rekayasa yang terjadi tersebut telah menelusup masuk ke dalam celah-celah nilai, gagasan ataupun opini yang sedang tersampaikan, sehingga interpretasi yang lahir atas pesan ataupun informasi tersebut semakin menjauhkan atau bahkan mengaburkan dari hal yang sebenarnya terjadi di balik informasi tersebut.

Contoh nyata dari informasi yang direkayasa sedemikian rupa tersebut (baik dalam medium yang menggunakan teknologi internet ataupun dalam media secara umum) adalah berupa iklan yang mencitrakan atau menawarkan sebuah gambaran, yang dalam konteks bahasa iklan biasanya dapat dijelaskan dengan gambaran mental dari sesuatu yang sebenarnya tidak ada (Piliang, 2003: 287), kemudian diada-adakan sebagai sebuah bentuk atau citra yang real dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, menurut Piliang (2003: 287) citra tersebut digunakan untuk mengorganisir relasi konsumsi, serta relasi sosial yang terbentuk di dalam proses konsumsi tersebut (satus sosial, kelas sosial, dan prestise sosial). Sehingga dengan demikian, citra tersebut dengan sendirinya dapat menggambarkan sebuah realitas kehidupan yang mencerminkan kelas atau status dan prestise sosial yang terdapat di dalam masyarakat, atau dengan kata lain (meminjam istilah Marx) citra tersebut merupakan sebuah fetisisme komoditi (commodity fetishisme) yang mencerminkan sebuah hubungan dalam kehidupan sosial.

Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, apalagi dengan adanya teknologi internet, teknologi citra atau pencitraan menjadi sebuah strategi pemasaran, penjualan atau pengkonsumsian  yang sangat signifikan, karena sangat mudah menyapa kehidupan keseharian masyarakat, terkhusus dalam dunia sosial, ekonomi dan politik. Sebab segala yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut butuh sebuah sarana untuk dicitrakan (atau lebih tepatnya diiklankan) agar tercapai sebuah tujuan yang tepat sasaran. Maka tidak salah jika di dalam sistem periklanan dijumpai konsep-konsep, gagasan, tema atau ide-ide yang dikemas dan ditanamkan pada sebuah produk untuk dijadikan sebagai sebuah memori publik dalam rangka mengendalikan diri (hasrat) mereka (Piliang, 2003: 288).

Sehingga teknologi internet akhirnya dijadikan sebagai sebuah instrumen utama dalam menguasai kehidupan dan jiwa manusia modern, yang membentuk dan mengatur tingkah laku setiap orang yang dipengaruhinya. Teknologi internet kemudian, dalam masyarakat konsumeris, menjadikan sebuah benda yang tidak berguna menjadi sangat berguna, sebuah benda yang tidak diperlukan menjadi sangat diperlukan dan benda yang aslinya tidak dibutuhkan menjadi sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, citra (yang tergambar dalam teknologi internet) mengkomunikasikan konsep diri setiap orang yang dipengaruhinya (Piliang, 2003: 288).

Hal seperti diatas sejatinya telah mengarahkan masyarakat modern kepada sebuah pandangan yang absurd (yang kemudian menjadi candu), yang mana masyarakat tidak lagi dapat membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, serta yang mana yang benar-benar real dan yang mana yang hanya berupa rekayasa atau hanya sekedar sebagai sebuah issu. Akhirnya masyarakat pun terjebak dalam suatu hal yang berlebihan akan realitas (hiperrealitas). Dalam hal ini, Baudrillard (1983) pun berkesimpulan bahwa dalam dunia hiperealitas, kesemuan dianggap lebih nyata ketimbang kenyataan, dan kepalsuan dianggap lebih benar dari pada sebuah kebenaran. Issu atau opini lebih dipercaya ketimbang sebuah informasi, bahkan rumor dianggap lebih benar daripada suatu hal yang kebenarannya adalah sesuatu yang telah terbukti.

Persoalan yang dipaparkan diatas merupakan sebuah wujud atau model dari simulasi atas realitas yang dilakukan oleh media dan terkhusus oleh teknologi internet, yang mana memanipulasi segala bentuk gambar agar didapatkan sebuah kenyamanan absurd yang dikehendaki oleh masyarakat modern. Tentu saja hal tersebut bertujuan untuk tercapainya sebuah dominasi (meminjam istilah Bourdieu) dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Sehingga apa yang tergambar dalam teknologi internet tersebut (melaui proses simulasi yang dilakukannya) dapat mengarahkan penggunanya untuk lebih percaya terhadap apa yang sedang dicitrakan dihadapan mereka sebagai sebuah realitas.

Dari pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa sejatinya teknologi internet merupakan bagian atau salah satu model dari simulasi komunikasi dan informasi yang dilakukan oleh media, khususnya dalam mencitrakan sebuah bentuk yang penuh dengan manipulasi di dalamnya. Sebab sebagaimana yang dinyatakan oleh Yasraf Amir Piliang (2003: 134) bahwa simulasi adalah citra tanpa referensi (suatu simulacrum) dan ini terjadi dalam medium yang menggunakan teknologi internet. Simulakrum sendiri dapat dipahami sebagai sebuah cara pemenuhan kebutuhan masyarakat modern atas tanda (Piliang, 2003: 134), atau penampakan yang menyatakan diri sebagai realitas (Petit Robert dalam Haryatmoko, 2010: 23). Baudrillard (1983) sebagai pencetus teori simulasi tersebut (berdasarkan pengaruh dari Marshall McLuhan dalam pemikirannya) menggunakannya untuk membandingkan sebuah model dengan realitas, yang mana hal tersebut dilakukan atau dibuat berdasarkan hasil acak dari model yang dibandingkan (atau lebih tepatnya direpresentasikan) dengan realitas itu sendiri.

Selanjutnya, apa yang digambarkan dalam teknologi internet diatas, sejatinya mengarahkan pada suatu implosi yakni proses kemunduran social membawa ke hancurnya batas-batas: ledakan makna dalam media dan ledakan media dan social ke dalam massa, yang pada akhirnya mengarahkan pada hal yang membosankan, menjenuhkan atau bahkan membingungkan (Haryatmoko, 2013). Hal tersebut, dalam bahasa Baudrillard (1983: 57) dikatakan sebagai awal mula dari proses simulasi secara keseluruhan. Karena makna tidak lagi dapat dibedakan, yang mana yang bermakna positif dan yang mana yang bermakna negatif, yang pada akhirnya terbentur pada kejenuhan atau kegamangan dalam pemaknaan pada ranah kehidupan social.

Tanda pun, dalam medium yang menggunakan teknologi internet, hanya dimaknai sebatas sebagai sebuah petanda, bukan sebagai sebuah penanda. Sebabnya karena tanda yang dimaknai bukan atau tidak lagi berkaitan dengan realitas. Menurut Baudrillard (1983:12), hal tersebut dikarenakan terjadi pengembangbiakan mitos-mitos (dalam tanda tersebut) akan asal-usul (origin) dan tanda realitas, kebenaran pun hanya sebatas objektifitas dan keaslian yang kedua (second hand).

Segala hal dan proses yang terjadi dan diselimuti oleh teknologi internet diatas, kemudian berujung pada sebuah absurditas ganda yang dikonsumsi (yang kemudian menjadi candu) oleh public sebagai sebuah kebenaran, yang mana pada satu sisi berdampak positif dan disisi lain berdampak negatif. Akhirnya yang berlangsung pun bukan lagi representasi atas yang real, melainkan penciptaan yang hiperreal (Haryatmoko, 2010: 23).  Bahkan yang lebih buruk lagi dalam proses yang berlangsung dalam teknologi internet tersebut, kemudian membangkitkan secara artificial system tanda karena tanda merupakan materi yang lebih muda dibentuk dari pada makna, bukan lagi masalah imitasi atau reduplikasi dan bukan pula parodi, tetapi masalah menggantikan tanda-tanda yang real sebagai yang real itu sendiri (Haryatmoko, 2010: 24), yang menghapus segala macam bentuk acuan atas realitas.

Dengan kata lain, simulasi atau pencitraan dalam medium yang menggunakan teknologi internet dengan sendirinya mengawali sebuah era baru dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya dalam kehidupan kesehariannya, yakni era virtualitas yang disebut oleh Baudrillard (1983) sebagai era hiperrealitas. Dimana simulasi dijadikan sebagai sebuah acuan dan instrument operasional dalam menanamkan sebuah kesemuan dalam realitas masyarakat modern. Hal ini jelas dapat dilihat dari atau ditandai dengan hilangnya petanda dan metafisika representasi, runtuhnya ideology dan bangkrutnya realitas itu sendiri, yang diambil alih oleh duplikasi dari dunia nostalgia dan fantasi (Piliang, 2003: 135). Dalam kacamata Baudrillard (1983: 142) dikatakan bahwa hiperrealitas pun menjadi realitas pengganti realitas, pemujaan (fetish) objek yang hilang bukan lagi objek representasi, melainkan ekstase penyangkalan dan pemusnahan terhadap ritualnya sendiri (realitas).

Masyarakat modern pun dalam era virtualitas komunikasi dan informasi yang identik dengan penggunaan teknologi internet, perlu dipahami sebagai masyarakat modern yang identik dengan konsumsi yang naif dan hiperreal (meminjam istilah Budrillard) dan dunia yang serba digital sehingga dunia ini seperti dapat dilipat (meminjam istilah Piliang) agar keterpenuhan konsumsi akan informasi tersebut dapat dengan segera terpenuhi. Sehingga ada semacam habitus baru dalam masyarakat (meminjam istilah Bordieu) untuk menjadikan teknologi internet ini sebagai sebuah ‘candu’ dalam budaya pop yang berkembang saat ini. Teknologi internet pun memainkan perannya dalam kehidupan manusia modern dalam hal informasi dan komunikasi yang menjalankan sebuah fungsi kontrol atau lebih tepatnya strategi dominasi, agar manusia menjadi sebuah masyarakat yang konsumtif dan sangat tergantung dengan keberadaannya, yang pada akhirnya mengontrol dan menguasai kesadarn manusia sehingga semakin teraleniasi dan terderminasi dari dunianya.

Sehingga apa yang sebenarnya terjadi kini dengan adanya teknologi internet ini adalah keterjebakan dalam ruang ideologis dalam mencerap segala macam bentuk informasi, yang mana ditandai dengan timbulnya ekosistem baru dalam dunia teknologi komunikasi dan informasi, yakni kebiasaan (atau lebih tepatnya kecanduan) menggunakan teknologi internet sebagai sarana yang lebih praktis mendapatkan informasi. Dalam hal ini, persoalan yang terbesar yang dihadapi oleh media secara umum adalah kehadiran teknologi internet yang kemudian memisahkan (atau bahkan sulit untuk dibedakan) iklan dan berita. Sehingga menurut Kovach dan Rosenstiel (2012: 7) perubahan mendasar dalam hal ini adalah lebih pada porsi tanggung jawab social yang dimiliki oleh media (terkhusus pada media yang mengandalkan teknologi internet sebagai medium), yang mana untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak benar, kini tergantung pada setiap individu yang memanfaatkan teknologi internet tersebut.

 

  1. C.    Dampak Keberadaan Teknologi Internet dalam Kehidupan Modern

Keberadaan teknologi internet sebagai sebuah teknologi yang dijadikan sebagai sebuah alat atau sarana komunikasi dan informasi dalam masyarakat modern, telah menimbulkan beberapa dampak, baik itu positif maupun negatif, yang pada tataran selanjutnya teknologi internet ini menjadi sebuah ‘candu’ pada masyarakat modern. Bahkan, fenomena keberadaan teknologi internet tersebut telah mengontrol kehidupan manusia, baik itu dari aspek positif maupun negatif, khususnya dalam pengembangan pengetahuan dalam dunia teknologi komunikasi dan informasi saat ini. Dalam hal ini, ‘candu’ dari teknologi internet pun dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang yang memiliki wujud gambar yang berbeda.

Peran teknologi internet sebagai media yang sangat dominan dalam pembentukan opini public, tidak bisa diabaikan begitu saja, terkhusus dalam persoalan konsumsi informasi atau berita dan gaya hidup pada kehidupan keseharian masyarakat modern. Hal ini dikarenakan sarana yang paling tepat untuk digunakan di tengah derasnya arus perkembangan teknologi saat ini adalah media yang berupa layanan teknologi internet yang lebih cepat dapat diakses kapan pun dan dimana pun, dan teknologi internet ini pula salah satu bentuk media yang sangat dipercayai dan banyak digunakan oleh public sebagai penyampai berita atau setidaknya yang paling representatif dalam menyampaikan keadaan yang terjadi di sekitar kehidupan masyarakat. Jelas hal ini di satu sisi menimbulkan sebuah dilema yang besar dalam kehidupan social masyarakat, karena mereka sangat percaya terhadap apa yang disampaikan oleh media melalui teknologi internet. Begitupun juga sebaliknya, juga menjadi sebuah dilema terhadap objektifitas media (terkhusus yang mengandalakan diri pada teknologi internet), karena kebanyakan media dimiliki oleh kalangan pengusaha (sekaligus politisi), yang tentunya berorientasi pada keuntungan pribadi semata (tentang daftar pemilik dan group media massa tersebut, lihat majalah Balairung edisi 47/XXVII/Desember 2012 hal. 6 dan 37). Akhirnya teknologi internet pun dengan sendirinya menciptakan simulasi atau pencitraan demi kelangsungan kepentingan pemilik dan para pelakunya tersebut.

Sejatinya segala bentuk dan proses yang berlangsung dalam media yang menggunakan teknologi internet, jika dilihat dari kacamata Baudrillard (1983: 11), sedang mendiskualifikasi kategori kebenaran (yang hanya memberikan tanda untuk dikonsumsi), sehingga tidak ada lagi pembedaan antara realitas, representasi, simulasi, kepalsuan dan hiperrealitas. Informasi yang diinfokan melalu media, terkhusus pada media yang memanfaatkan teknologi internet, pun dengan sendirinya dianggap sebagai sebuah kenyataan yang benar-benar terjadi. Padahal dalam hal ini, teknologi internet sedang menjalankan simulasi yang seakan-akan nyata, dimana realitas berlalu begitu saja seakan-akan hanya representasi atau simulasi (Haryatmoko, 2010: 33).

Hal inilah yang kemudian menjadi konsumsi publik dan menjadi ‘candu’ dalam masyarakat modern, yang menghasilkan absurditas ganda yang memiliki dua implikasi, positif dan negative. Dari sisi positif, publik menjadi lebih kritis dan lebih jeli dalam melihat atau merespon setiap hal yang terdapat di dalamnya. Namun dari sisi negatifnya, publik menjadi lebih hedonis dan apatis terhadap realitasnya. Sehingga ketika terjadi sebuah peristiwa atau bencana di tempat lain, seseorang hanya bisa merasakan atau turut bersimpati pada saat itu saja tanpa ada bekas di masa yang akan datang, atau justru sebaliknya, merasa bersyukur karena bencana tersebut tidak menimpa dirinya dan melupakan atau mengenyampingkan kepedihan yang dirasakan oleh orang lain yang sedang mengalami peristiwa atau bencana tersebut. Bahkan yang lebih parah lagi adalah para pengguna layanan teknologi internet tersebut rela untuk ‘duduk manis’ berjam-jam demi mengkonsumsi segala macam layanan yang terdapat dalam teknologi internet, sehingga melupakan statusnya sebagai makhluk sosial.

Dalam hal ini, menurut Haryatmoko (2007: 35), media (dalam hal ini media yang menggunakan teknologi internet) sebetulnya punya kesempatan mempengaruhi masyarakat dengan menanamkan kebebasan dan inisiatif, tetapi ia justru semakin membuat penikmatnya tergantung dan kompulsif. Apalagi logika pasar yang bermain dalam media juga sangat berperan besar dalam mempengaruhi setiap content atau isinya, sehingga yang dihasilkan kemudian adalah komersialisasi gaya hidup dan individualisasi yang tak terkontrol yang mengarahkan pada sebuah penanaman sebuah ideology yang cukup serius, yakni ideology pasar. Olehnya itu, sangat sulit bagi media yang menggunakan teknologi internet (dan media secara umum) untuk keluar dari logika pasar tersebut dan membentuk pikiran kritis dan penilaian yang refleksif dan objektif.

Selain itu, informasi yang disampaikan atau dikemas dalam layanan teknologi internet tersebut, dalam bahasa Haryatmoko (2010: 267) memiliki kecenderungan hanya sebatas menjajakan tanda, yang menghilangkan representasi dari kenyataan. Pada akhirnya masyarakat pun didorong untuk mengkonsumsi tanda yang dijamin benar-benar merupakan representasi dari yang real, yang menghantarkan pada rasa penasaran, bukan pada persamaan kepentingan yang dimiliki oleh keduanya. Efek dari model ini (penyampaian informasi media melalui teknologi internet dan media secara keseluruhan) adalah pemiskinan komunikasi yang hanya menjadi dan dimaknai sebatas tanda semata (Haryatmoko, 2010: 266), dimana setiap informasi dan komunikasi dibuat aktual dan berlebihan, yang pada akhirnya sampai pada melampaui kebenaran, realitas dan objektifitas, atau dalam terminologi Baudrillard sebagai hiperrealitas.

Hal diatas sejatinya semakin diperparah lagi dengan adanya ‘logika waktu pendek’ (meminjam istilah Lipovetsky: short-term logic) yang dimainkan dalam media yang menggunakan layanan teknologi internet dan media secara umum. Yang mana apa yang disampaikan oleh media yang menggunakan layanan teknologi internet tersebut lebih mementingkan kecepatan ketimbang ketepatan atau keakuratan pesan, sehingga kemudian lahirlah pesan-pesan atau gambar-gambar dan tayangan-tayangan langsung (live) dari tempat kejadian, yang seolah merepresentasikan atau menggambarkan situasi yang sedang terjadi di lokasi kejadian tersebut. Hal-hal semacam inilah yang selama ini menjadi godaan terbesar yang selalu menggangu media (termasuk media yang menggunakan layanan teknologi internet di dalamnya), yang dalam pandangan para pelakunya, lebih baik segera menyampaikan informasi kepada public, baru kemudian dicek, daripada basi atau sudah disampaikan lebih dulu oleh media lain (Haryatmoko, 2007: 39). Bentuk-bentuk semacam inilah mungkin yang dapat dikategorikan sebagai mimetisme (meminjam istilah Ramonet dalam Haryatmoko, 2007: 22) yang sedang berlangsung dalam media yang mengguanakan layanan teknologi internet hari ini, dimana para pelaku media ditumbuhi semacam ‘mental ikut-ikutan’ terhadap media lain (khususnya yang dianggap dapat menjadi media acuan) yang sedang mewacanakan atau mewartakan sesuatu peristiwa atau kejadian yang dianggap penting untuk disampaikan ke hadapan public.

Dampak lain dari keberadaan teknologi internet ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari para pengamat media sendiri, yakni apakah kebenaran masih memiliki arti dalam kehidupan manusia? sebab di era baru informasi yang serba virtual dan digital ini, realitas hanyalah masalah keyakinan, bukan tentang sesuatu yang objektif atau terverifikasi (Kovach dan Rosenstiel, 2012: 6), atau dengan kata lain, semuanya (pesan) kemudian dipenuhi dengan spekulasi-spekulasi yang bukannya mengkonfirmasi kebenaran tersebut melainkan mengafirmasinya. Sehingga dalam hal ini poros media pun, dengan keberadaan teknologi internet ini, kemudian beralih dari era informasi ke era afirmasi.

 

  1. D.    Kesimpulan

Keseluruhan dari pemaparan diatas, jika berangkat dari pandangan McLuhan (…..) tentang ‘medium is message’, sejatinya ingin menunjukkan bagaimana keberadaan teknologi internet dalam kehidupan masyarakat modern saat ini hanya dijadikan sebagai sebuah sarana untuk memenuhi gaya hidup (lifestyle) dan dijadikan sebagai media yang membawa pesan konsumsi kepada publik, khususnya dalam derasnya arus perkembangan sarana informasi dan komunikasi kekinian, yang juga didukung oleh pesatnya perkembangan teknologi. Sehingga apa yang menjadi dampak paling signifikan dari keberadaan dari teknologi internet ini adalah lahirnya sebuah ‘candu’ dalam masyarakat modern yang menjadikan teknologi internet sebagai alat pemuas hasratnya dalam mendapatkan informasi dan melakukan proses komunikasi.

Selain itu, ‘candu’ dari teknologi internet tersebut ibarat sebuah pesan dari masa depan yang dipenuhi dengan kemajuan teknologi yang dapat mengubah kehidupan manusia secara lebih baik. Dengan kata lain, sebagaimana yang dikatakan oleh McLuhan dalam from Understanding Media (…..: 66) bahwa pesan pada setiap media atau teknologi merupakan bentuk perubahan skala, langkah atau pola yang memperkenalkan kreatifitas dalam urusan kehidpan manusia (the ‘message’ of any medium or technology is the change of scale or pace or pattern that it introduces into human affairs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

Baudrillard, Jean, 1983, Simulations, Semiotext(e), New York, USA.

__________, 2004, Masyarakat Konsumsi, terj.: Wahyunto, Kreasi Wacana, Yogyakarta.

van Den Bossche, Mark, 2013, Materi Pada Perkuliahan tentang Jacques Ellul dalam Mata Kuliah Filsafat Teknologi, Program Master Ilmu Filsafat UGM, Yogyakarta.

Habermas, Jurgen, 2009, Teori Tindakan Komunikatif (Buku Satu): Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat, Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Haryatmoko, 2007, Etika Komunikasi, Kanisius, Yogyakarta.

__________, 2010, Dominasi Penuh Muslihat; Akar Kekerasan dan Diskriminasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

__________, 2013, Materi Pada Perkuliahan Tentang Jean Baudrillard dalam Mata Kuliah Filsafat Sosial, Program Master Ilmu Filsafat UGM, Yogyakarta.

Kovach, Bill dan Rosenstiel, Tom, 2012, BLUR: Bagaimana Mengetahui Kebenaran di Era Banjir Informasi, terj.: Imam Shofwan dan Arif Gunawan Sulistiyono, Dewan Pers, Jakarta.

Majalah Balairung edisi 47/XXVII/Desember 2012.

McLuhan, Marshall, 1964, from Understanding Media, dalam Philosophers of The Technological Age,

Piliang, Yasraf Amir, 2003, Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna, Jalasutra, Bandung.

__________, 2005, Transpolitika: Dinamika Politik di Dalam Era Virtualitas, Jalasutra, Yogyakarta & Bandung.

INTERNET SEBAGAI CANDU

Oleh: Igho’ eL_Machete*

 

Dalam satu dekade ini, kehidupan manusia telah dirasuki semacam sebuah budaya baru dalam kehidupannya. Utamanya dalam hal lifestyle yang sudah cenderung pada kebutuhan primer dan bukan lagi sebagai kebutuhan sekunder. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, manusia pun kemudian dimanjakan oleh adanya inovasi dalam tekhnologi dalam mengakses setiap arus informasi yang sedang berkembang di belahan dunia lain yang disebut sebagai internet.

Saban hari, internet pun menjadi sebuah gejala fenomena tersendiri dalam kehidupan manusia, khususnya dalam ruang kebudayaan dan mentalitas masyarakat yang terkena dampak, baik positif maupun negatif, dari adanya internet tersebut. Dengan serta merta pun dapat kita temui, bagaimana menjamurnya usaha warnet hampir di setiap tempat yang terjangkau oleh layanan internet tersebut. Bahkan di kota-kota besar dan metropolitan yang masyarakatnya sangat kosmopolitan dan cukup egaliter, hal-hal semacam warung kopi atau warung-warung lainnya yang tersebar baik itu di pinggiran jalan protokol ataupun dalam lorong-lorng sempit, sangat mudah ditemui adanya fasilitas wi-fi  (wireless fidelity) di setiap warung-warung tersebut, apalagi jika warung tersebut menjadi sebuah tempat tongkrongan, baik itu anak muda maupun dari berbagai lintas generasi ataupun lintas starata sosial dalam masyarakat.

Selain hal tersebut, fenomena-fenomena fasilitas internet berupa wifi tadi, bukan hanya bisa ditemui di warung-warung tersebut, tapi juga bisa ditemui di setiap kompleks perkantoran baik negeri maupun swasta ataupun sarana-sarana publik lainnya seperti sekolah ataupun kampus dan lain sebagainya. Hal yang sama pula dapat kita jumpai di berbagai ruang publik yang ada di sekitar kita.

Tentunya hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan setiap akses informasi dan komunikasi yang berhubungan dengan pekerjaan atau apapun yang bersangkutan dengan hal-hal publik, dapat dengan segera diketahui ataupun dibagikan, yang dengan sendirinya setiap masalah yang timbul kemudian dapat terselesaikan dengan  mudah.

Namun hal tersebut, jika diperhatikan lebih jauh, sejatinya menimbulkan sebuah fenomena negatif yang baru dalam kehidupan manusia, yang arahnya tertuju pada sebuah “candu baru” yang, disadari ataupun tidak, membawa dampak bagi kehidupan manusia modern ke dalam sebuah sistem konsumsi baru yang sulit untuk dilepaskan dari kehidupan kontemporer seperti saat ini.

Mengapa dikatakan efek tersebut sebagai sebuah candu yang cenderung pada sesuatu yang negatif? Karena internet, dalam penggunaannya, telah menggeser fungsi komunikasi dan informasi itu sendiri, yang semestinya digunakan untuk kemajuan kehidupan manusia, justru diselewengkan ke dalam hal-hal yang sifatnya sangat naif dan tak masuk akal, yakni sebuah gaya hidup baru yang mesti ada dalam kehidupan masyarakat modern.

Yang penting dicatat dalam persoalan ini, ketika internet ini kemudian menjadi candu dalam masyarakat kita, hal-hal seperti komunikasi sosial atau silaturahmi secara langsung, budaya dan beberapa nilai-nilai sosiologis serta filosofis dalam masyarakat kita akan hilang. Bahkan hal tersebut akan menjadi sesuatu yang tidak mustahil lagi, dikarenakan fungsi sosial dari komunikasi itu sendiri menjadi tidak berguna lagi.

Semisal bisa kita lihat, maraknya media-media sosial online yang digemari oleh lintas generasi, menjadikan hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting dan juga telah menjadi sebuah kebutuhan yang primer. Sehingga ketika seseorang tidak memiliki sebuah account media sosial yang difasilitasi oleh internet, orang tersebut akan dicap sebagai orang yang ketinggalan zaman, gaptek, tidak gaul atau bahkan tidak memiliki rasa sosial yang tinggi terhadap kolega-koleganya.

Padahal jika kita mau menyadarinya, hal-hal yang demikian, sekali lagi, telah menghapus budaya silaturrahmi atau tatap muka secara langsung yang menjadi budaya yang khas dan sangat dihormati oleh masyarakat kita. Sehingga, menurut hemat penulis, hal-hal yang demikian dengan serta merta mengarahkan kita kepada kehidupan yang sangat individualis serta mulai menggeser sebuah term dasar manusia yakni sebagai makhluk sosial.

Jika hal ini kemudian terus berlanjut (internet menjadi candu yang negatif dalam kehidupan), apa yang dikatakan oleh Thomas Khun tentang paradigma sebagai sebuah konsensus dalam pengetahuan manusia, akan menjadi sebuah kebenaran yang mutlak dalam masyarakat kita. Sebabnya tak lain adalah adanya kesepakatan dalam masyarakat kita yang menjadikan internet sebagai sebuah paradigma baru yang memiliki kekuatan dalam merubah pola pikir dan perilaku ummat manusia.

Selain itu, dapat pula dikatakan bahwa ada semacam sebuah kesepakatan dalam pengetahuan manusia yang menghalangi sebuah pengetahuan yang berupa paradigma (bisa dikatakan secara eksplisit seperti itu) yang mengelilingi kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga internet ini kemudian dapat dikategorikan, ketika ia menjadi candu, sebagai sebuah paradigma yang tidak rasional dalam kehidupan manusia.

Untuk itu penting untuk kembali merefleksikan keberadaan dan fungsi sejati dari internet itu sendiri dan tekhnologi modern secara umum dalam kehidupan keseharian kita. Sebab jika tidak demikian maka keberadaan manusia sebagai sebuah individu yang kolektif, perlahan akan bergeser ke arah yang semakin tidak menentu dan akan semakin memperjelas degradasi yang terjadi dalam moralitas individu yang kita miliki, utamanya dalam menjaga harmonisasi dalam hubungan antar individu.

Namun, perlu dicatat, bahwa bukan berarti kita mesti menjauhi internet, sebab yang demikian itu juga merupakan sebuah hal yang penting, utamanya dalam mengakses informasi yang saat ini serba digital. Asalkan pemanfaatannya tersebut tepat guna dan dengan porsi yang secukupnya.

 

*Penulis adalah alumni Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Alauddin Makassar dan mahasiswa Program Master Ilmu Filsafat UGM